News

Tersisa Dua Argumen Penentu Nasib Pegawai KPK Non Aktif

Para pegawai KPK telah mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan Undang-undang.


Tersisa Dua Argumen Penentu Nasib Pegawai KPK Non Aktif
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif yakni Hotman Tambunan, Ita Khoiriyah dan Iguh Sipurba menggugat keterbukaan informasi mengenai proses Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK) KPK kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ketiga pegawai KPK membawa narasi ke KIP bahwa seharusnya masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data-data pribadi seperti hasil TWK tersebut.

Hotman melanjutkan, syaratnya melalui pemberian persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK untuk mengakses informasi tersebut telah dilakukan, namun informasi itu tidak kunjung diberikan.

"Para pegawai KPK telah mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan Undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," ujar Hotman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Hotman menegaskan, hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam sidang perdana Komisi Informasi, Ketua Majelis Komisioner KIP Gede Narayana menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan tiga pegawai KPK tersebut berupa, (1) landasan hukum penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK; (2) landasan hukum penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen TWK;

(3) nama dan sertifikat asesor atau pewawancara serta lembaga atau institusi asal asesor atau pewawancara; (4) kertas kerja asesor atau pewawancara; (5) berita acara penentuan lulus dan tak lulus oleh asesor; dan (6) hasil asesmen TWK.

Poin-poin gugatan disampaikan Gede dalam sidang virtual Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Pegawai KPK terhadap KPK yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Komisi Informasi Pusat pada Senin (13/9/2021).

Menurut Hotman, keterbukaan informasi publik seharusnya sebagai resep mujarab untuk mengobati tabiat introvert pemerintah sejak awal kemunculannya. Produk hukum untuk mengobati masalah pemerintah ini akhirnya dipilih dan resmi dapat dikonsumsi masyarakat pada 30 April 2008, yang dilabeli dengan nama UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP. Gairah ‘hak untuk tahu’ masyarakat sejak saat itu mendapatkan jaminan konstitusi, lengkap dengan institusi KIP yang kini dipimpin Gede Narayana.