News

Tersangka Pembelian Helikopter AW-101 JIK, Akhirnya Bermalam di Rutan KPK

Irfan akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung sejak hari ini hingga 12 Juni 2022.


Tersangka Pembelian Helikopter AW-101 JIK, Akhirnya Bermalam di Rutan KPK
Penahanan John Irfan Kenway Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101 (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penahan paksa terhadap tersangka Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan IKS selama 20 hari pertama," ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Selasa (24/5/2022).

Firli membeberkan penahanan Irfan akan berlaku selama 20 hari kedepan terhitung sejak hari ini 24 Mei 2022 hingga 12 Juni 2022. Ia juga menyampaikan penahanan terhadap tersangka akan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK.

baca juga:

Menurut Firli JIK ditahan akibat dari perbuatannya. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Firli juga menungkapkan, terkait kasus tersebut, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi sejak tahun 2017.

Diketahui, KPK berafiliasi dengan TNI membongkar dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Sementara itu, Puspom TNI juga telah menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy selaku penjabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Kemudian, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku pejabat pemegang kas, Pembantu Letnan Dua berinisial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara.

KPK dan TNI juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang sebesar Rp7,3 Miliar dari tersangka WW. Bahkan TNI sendiri juga telah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar.[]