News

Tersangka Korupsi Tabungan Wajib Perumahan AD Mulai Tidur di Sel

Tersangka Korupsi Tabungan Wajib Perumahan AD Mulai Tidur di Sel
Tersangka kasus korupsi dana tabungan prajurit TNI AD (Dok. Puspenkum Kejagung)

AKURAT.CO, Tim penyidik koneksitas menahan Kolonel CZI (Purn) CW AHT. Dia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) yang pertengahan Maret lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013–2020. 

"(Penahanan) terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 di Ruang Tahanan Puspomad, berdasarkan Keputusan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Rabu (30/3/2022).

Sebelumnya, tim penyidik menetapkan Kolonel Czi (Purn) CW AHT sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-03/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 secara bersama ditetapkan dengan tersangka KGS MMS.

baca juga:

Dalam perkara ini, tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut.

Tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT diduga telah menerima aliran uang dari Tersangka KGS MMS.

Dalam prosesnya, terjadi penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Nagreg, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme, yakni sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% jika sudah menjadi sertifikat induk.

"Pengadaan tanpa kajian teknis. Perolehan hanya 17,8 hektare namun belum berbentuk sertifikat induk," katanya.

Kemudian, terjadi kelebihan pembayaran dana legalitas yaitu Rp2 miliar untuk 40 hektare, bukan 17,8 hektare.

Dalam PKS tertera Rp30 miliar termasuk legalitas di BPN sehingga pengeluaran lagi Rp2 miliar tidak sah sesuai PKS.

"Penggunaan Rp700 juta tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)," ujar Ketut.

Sedangkan penyimpangan yang terjadi atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme, yakni sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% jika sudah menjadi sertifikat induk.

"Pengadaan tanpa kajian teknis, perolehan hanya dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 hektare tanpa bukti fisik tanah dan lahan yang diperoleh nihil atau tidak ada dari pembayaran Rp41,8 miliar," katanya.

Selanjutnya, tersangka KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal menjadi Hak Guna Garap (HGG) atau sertifikat induk.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh tim penyidik koneksitas sebesar Rp59 miliar.[]