News

Tersangka Korupsi Proyek Listrik Raja Ampat Ditangkap di Setiabudi

Penangkapan BT berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong.


Tersangka Korupsi Proyek Listrik Raja Ampat Ditangkap di Setiabudi
Buronan proyek listrik Raja Ampat (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan menangkap Direktur PT Fourking Mandiri berinisial BT,  tersangka kasus dugaan korupsi perluasan jaringan listrik Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada Kamis (25/11/2021). BT ditangkap di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"BT ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi pada Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2010," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Penangkapan BT berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: PRINT-03/T.13/Fd.1/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Dalam kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,36 miliar.

Menurut Leo, tersangka dianggap melarikan diri dan menjadi buron lantaran tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. Awalnya tersangka dipanggil secara patut, namun tak datang memenuhi panggilan.

"Tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan karenanya kemudian yang bersangkutan dimasukkan dalam DPO," jelasnya.

Saat ini, Leo menjelaskan bahwa tersangka sedang ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. BT selanjutnya akan diterbangkan ke Papua Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai memenuhi persyaratan kesehatan untuk penerbangan selama masa pandemi Covid-19.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

Kemudian, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Kami menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," kata dia. []