News

Terorisme Turun, Pengguna Narkoba Naik, Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Marak


Terorisme Turun, Pengguna Narkoba Naik, Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Marak
Ilustrasi - Teroris (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Turunnya tindak pidana terorisme di 2019 perlu diapresiasi, menurut catatan Polri, ada sembilan aksi terorisme seperti bom bunuh diri sejak awal tahun ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut turun 52,6 persen dibanding 2018 lalu yang mencapai 19 aksi.

"Sepanjang tahun lalu, pelaku terorisme mencapai 395 orang. Sedangkan pada tahun ini, jumlahnya menurun menjadi 297 orang. Berbagai upaya pencegahan perlu terus dilakukan untuk menekan agar tindakan terorisme tidak terjadi lagi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Kemudian, pria yang akrab disapa Habib itu menyampaikan, upaya keras Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melawan peredaran narkoba juga perlu diapresiasi. Pasalnya, di 2019 ini, menurut laporan BNN, mereka telah mengungkap sebanyak 33.371 kasus.

"Namun kerja keras ini perlu ditingkatkan karena pengguna narkoba di Indonesia meningkat 0,03 persen, sehingga saat ini kurang lebih ada 3,6 juta pengguna di Indonesia. Karenanya BNN perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk optimalisasi kerja melawan peredaran narkoba di Indonesia," ujarnya.

Namun kendati demikian, Habib mengatakan, di sisi lain ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Misalnya saja jika melihat laporan dari para aktivis, sepertinya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 ini banyak catatan.

Koalisi Peringatan Hari (Koper) HAM mencatat, sepanjang 2019 ini sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM dan belum diselesaikan oleh pemerintah.

"Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selain itu, lanjut Habib, YLBHI dan Komnas HAM menunjukkan bahwa setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang 2019. Tentunya, menurut Habib, hal itu adalah bagian dari berita buruk untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

"Oleh karenanya perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat," ungkapnya.

Data lain, Habib menyampaikan, seperti yang diungkap oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mencatat bahwa di sepanjang 2019, kekerasan terjadi kepada 53 jurnalis. Menurut IJTI, pola kekerasannya beragam, dari kekerasan fisik, intimidasi sampai persekusi yang kebanyakan dilakukan oleh oleh aparat keamanan.

"Kita perlu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang optimal untuk para jurnalis dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Habib mengingatkan bahwa perlindungan HAM adalah bagian dari amanah konstitusi Indonesia. Menurutnya, Pasal 27 dan 28 UUD 1945 pada pokoknya telah mengatur perlindungan dasar yang harus diberikan negara kepada rakyat.

"Seperti untuk memberikan perlakuan hukum, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan," katanya.[]