Ekonomi

Ternyata Ini Deretan Pertimbangan Sri Mulyani Naikkan Cukai Rokok 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan cukai rokok tersebut juga sudah mempertimbangkan nasib para petani tembakau.


Ternyata Ini Deretan Pertimbangan Sri Mulyani Naikkan Cukai Rokok 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan dalam peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Dari lelang ini sejumlah pejabat ikut secara sukarela menyerahkan barang pribadinya untuk dilelang, tercatat mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nila S Moeloek, ikut serta mel (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada 2021 resmi naik sebesar 12,5 persen. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Februari 2021.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan cukai rokok tersebut juga sudah mempertimbangkan nasib para petani tembakau. Dari aspek pertanian, besaran kenaikan tarif cukai rokok memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal, dengan tidak menaikkan cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT).

"Oleh sebab itu kenaikan tarif cukai sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai sigaret putih, bahkan, SKT tahun ini tidak mengalami kenaikan," ucapnya lewat konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

baca juga:

Sehingga, kata Sri Mulyani, diharapkan tingkat penyerapan tembakau lokal dapat terjaga mengingat terdapat lebih dari 526 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian tembakau.

Ia juga menyebutkan beberapa aspek pertimbangan kenaikan cukai tersebut, di antaranya aspek kenaikan tarif akan menaikan harga jual yang berdampak diharapkan akan mengendalikan konsumsi rokok serta prevelansi merokok.

"Prevalensi merokok secara umum diharapkan menurun dari 33,8 persen menjadi 33,2 persen di tahun 2021," katanya.

Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, format kebijakan di atas tetap mempertimbangkan jenis sigaret (terutama SKT) yang sangat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 158.552 orang.

Kemudian dari aspek Industri terdapat bantalan kebijakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai langkah preventif terhadap peredaran rokok ilegal.

Dari aspek Penerimaan, meskipun kebijakan tarif cukai hasil tembakau dititikberatkan pada pengendalian konsumsi, namun demikian penerimaan cukai diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp173,78 triliun.