Lifestyle

Ternyata Ini Asal usul Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa

Yogyakarta sendiri  bukanlah provinsi biasa. Indonesia menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Yuk simak alasan Yogyakarta menjadi daerah istimewa


Ternyata Ini Asal usul Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa
Keraton Yogyakarta (BPKP.GO.ID)

AKURAT.CO Yogyakarta dikenal sebagai kota penuh sejarah dan budaya. Selalu ada hal menarik yang bisa kita temukan di Yogyakarta.  Ya, Yogyakarta bukanlah provinsi biasa. Indonesia menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, berdasarkan faktor warisan sejarah. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.  

Sejarah Kesultanan Yogyakarta 

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau lazim disebut Yogyakarta bermula dari Perjanjian Giyanti 1755.  Pada awalnya, Kerajaan Islam Mataram yang berpusat di Kota Gede (sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini) pindah ke Kerta, Plered, Kartasura dan Surakarta. Akibatnya, kedaulatan Kerajaan Mataram menjadi terganggu oleh Belanda. 

Pada saat itu Pangeran Mangkubumi gencar melakukan perlawanan kepada Belanda dan tokoh-tokoh lokal yang terpengaruh penjajah. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari pada 13 Februari 1755. 

Dalam perjanjian tersebut, Kerajaan Mataram akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.  Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Tak berhenti sampai disitu saja, Susuhunan Paku Buwono III dan Sultan Hamengku Buwono I kembali bertemu pada 15 Februari 1755 di Lebak, Jatisari. Keduanya membahas terkait dasar perbedaan identitas dan budaya kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Mulai dari tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain.

Pada pertemuan itu, akhirnya disepakati bahwa Sultan Hamengku Buwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Kesepakatan ini kemudian disebut sebagai Perjanjian Jatisari. Inilah awal mula ada perbedaan kebudayaan antara Yogyakarta dan Surakarta. 

Usai perjanjian tersebut, Sultan Hamengku Buwono I secara resmi memproklamasikan berdirinya Kesultanan Yogyakarta, dalam Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755.  Selanjutnya,  Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755.

Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami pasang surut. Kebanyakan terjadi akibat pengaruh penjajah, baik Belanda maupun Inggris. 

Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta. Sementara, penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I. Daerah ini bersifat otonom, dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman.

Sejak berdiri, Kesultanan Yogyakarta diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan keduanya memiliki kontrak politik, yang berati bahwa Kesultanan Yogyakarta tidak pernah tunduk kepada penjajah.  Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47. Bukan hanya Belanda saja, pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa. Oleh Jepang, ini disebut dengan Koti atau Kooti.

Awal menjadi bagian Indonesia dan menerima status istimewa

Hingga pada akhirnya Indonesia berhasil merdeka dan lahir pada 17 Agustus 1945. Kala itu, Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengucapkan selamat kepada Ir. Soekarno. Pada masa itu, Kesultanan Yogyakarta belum bergabung dengan Indonesia. Akhirnya, status Kesultanan Yogyakarta ini dibahas dalam sidang PPKI pada 19 Agustus 1945. 

Pada masa itu, kerajaan-kerajaan Nusantara bisa saja tidak bergabung dengan negara yang baru berdiri, Indonesia. Namun, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat adalah bagian dari Indonesia. Hal ini diumumkan lewat sebuah amanat pada 5 September 1945. 

“Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.”

“Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.”

Presiden RI Ir. Soekarno saat itu pun langsung menyerahkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Lewat piagam ini, Yogyakarta sah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Status istimewa ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 terkait dengan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, tertuang jaminan hak asal-usul suatu daerah swa-praja (zelfbestuurende landschaappen). Dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang undang-undang nomor 32 tahun 2004.

“Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena faktor sejarah.”

Status keistimewaan tersebut kembali diperkuat setelah disahkannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Buntut keputusan ini, Provinsi Yogyakarta dipimpin (gubernur dan wakil gubernur) oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Kini, kepemimpinan DIY ada pada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X. 

Keunikan sejarah Yogyakarta ini merupakan salah satu fakta yang menjadikannya layak sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan tradisional hingga menjadi struktur modern. Adapun tata pemerintahan DIY  saat ini merupakan perpaduan antara birokrasi modern (sistem nasional) dan institusi tradisional (kasultanan dan pakualaman).[]