News

Terkuak! Baru Dilantik, Pj Kepala Daerah Ini Langsung Mengundurkan Diri

Terkuak! Baru Dilantik, Pj Kepala Daerah Ini Langsung Mengundurkan Diri
Anggota Komisi II DPR fraksi Demokrat Anwar Hafid dalam RDP dengan Mensesneg, Setkan, dan KSP, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022) (Tangkapan layar YouTube DPR RI)

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengungkapkan, ada penjabat (Pj) kepala daerah yang mengundurkan diri tak lama usai dilantik.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, perwakilan Sekretaris Kabinet (Seskab) dan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP).

Ia mengungkapkan, Pj kepala daerah yang mengundurkan diri itu rupanya berasal dari dapilnya, Sulawesi Tengah. Ia menyebut hal itu terjadi lantaran adanya miskomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian. 

baca juga:

"Habis dilantik, saya sebut salah satu daerah saya Pak. Dilantik pada jam yang sama bukan menandatangani berita tapi menandatangani (surat) pengunduran diri," tutur Anwar dalam rapat di Ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/6/2022).

"Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada, sebenarnya hanya faktor komunikasi, kalau aturannya sih jelas Pak, di aturannya jelas bahwa ini kewenangan Presiden melalui Menteri dalam negeri tapi mekanisme ini masih tetap kita lakukan Pak Mensesneg," sambungnya. 

Pada kesempatan serupa, Mensesneg Pratikno memilih tidak menjawab pernyataan tersebut dan meminta kepada Komisi II DPR RI agar meneruskannya kepada Mendagri. 

"Mengenai Pj kepala daerah tadi Pak Hafid, terima kasih. Tapi mohon maaf, nanti biar Kemendagri saja, karena Pak Mendagri juga ada di (mitra) Komisi II ini," jelas dia.

Selain itu, legislator Demokrat itu meminta kepada Mensesneg Pratikno untuk meneruskan pendapatnya ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ramainya berita tentang anggota TNI-Polri yang aktif dilantik jadi Pj Kepala Daerah. 

"Pertama soal kegaduhan penjabat kepala daerah. Dulu memang TNI/Polri aktif bisa bekerja di mana saja, di dirjen-dirjen Kemendagri ada beberapa TNI-Polri-polri aktif dan mereka bisa menjadi penjabat gubernur saat itu," kata Anwar.

"Namun sekarang karena ada UU TNI yang bahwa pejabat aktif hanya di 10 lembaga dan ini sebenarnya yang miss. Kemudian, karena ada UU Pilkada mengatakan bahwa jabatan tinggi madya bisa menjabat kalau mereka di 10 lembaga ini maka mereka disetarakan dengan pejabat eselon I," pungkasnya. []