Rahmah

Terkait Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Ketua MUI: Menyedihkan

Kalau berita itu benar, sungguh menyakitkan dan menyedihkan


Terkait Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Ketua MUI: Menyedihkan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis (bpet.mui.or.id)

AKURAT.CO Adanya dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi pembicaraan di warganet di jagat media sosial sejak Senin (4/7/2022) lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengatakan dirinya merasa prihatin jika memang faktanya demikian.

"Kalau berita itu benar, sungguh menyakitkan dan menyedihkan," kata Kiai Cholil Nafis dikutip AKURAT.CO dari laman resmi JPNN, Senin (4/7/2022).

baca juga:

Dia menyebutkan perbuatan ini tidak layak dilakukan karena seharusnya donasi kedermawanan umat disalurkan untuk orang yang membutuhkan, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau perorangan.

Senada, Pengamat Sosial yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menyatakan, terungkapnya borok yang dilakukan petinggi lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sangat memalukan jika itu benar adanya.

Selain itu, ia mengatakan penyelewengan tersebut jelas mencoreng lembaga-lembaga lain yang menghimpun dana dari masyarakat.

"Kalau benar ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka himpun dari masyarakat, maka hal ini jelas-jelas memalukan," katanya dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

Anwar Abbas juga mendorong pihak-pihak lain yang merasa dirugikan untuk turun tangan. Khususnya untuk menghitung besarnya kerugian yang telah terjadi dari penyelewengan yang dilakukan para petinggi ACT itu.

"Untuk itu kita harap pihak yang berkepentingan harus turun tangan untuk menghitung besarnya kerugian yang telah terjadi dari penyelewengan yang dia atau mereka lakukan untuk kemudian meminta pihak yang berkepentingan agar menyelesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya.