Ekonomi

Terima Saran Ombudsman, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Benih Lobster!

Terima Saran Ombudsman, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Benih Lobster!
Petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Mengagalkan Upaya Penyelundupan Benih Lobster, Kamis (14/12) (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan temuannya terkait ekspor benur lobster mengarah pada munculnya empat potensi maladministrasi.

Hal ini diungkapkan lewat hasil Rapid Assessment Ombudsman RI terkait Tata Kelola Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Indonesia, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (8/4/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

“Empat potensi maladminitrasi yang ditemukan yaitu pertama, adanya diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap BBL serta proses penetapan eksportir BBl dan nelayan BBL. Kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan eksportir BBL dan penetapan nelayan penangkap BBL,” terang Yeka lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

baca juga:

Ia melanjutkan, temuan ketiga Ombudsman adalah adanya tindakan sewenang-wenang dari eksportir BBL dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL.

Keempat, Ombudsman menemukan penyalahgunaan wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan eksportir BBL atas penetapan harga BBL yang menggunakan kriteria harga patokan terendah.

Sebelumnya, pada 15 Februari 2021, Ombudsman RI telah menyampaikan hasil temuan kajian dan menyampaikan dua opsi Saran Ombudsman kepada pihak KKP.

”Opsi pertama yang Ombudsman sarankan adalah mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan, serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan untuk pengembangan budi daya,” terang Yeka.

Sementara opsi kedua, saran Ombudsman adalah agar merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta serta mengkaji dan membentuk Sovereign Wealth Fund khusus untuk komoditi hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan budi daya lobster dan produk perikanan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina mengatakan, Menteri KKP telah memutuskan saat ini sudah tidak mengizinkan ekspor benih lobster dan hanya memperbolehkan ekspor lobster serta tangkapan laut dengan standar ukuran konsumsi.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu