News

Terima Keluhan Perwakilan Masyarakat NTT, Rizal Ramli: Sektor Wisata Bukan Monopoly Game

Pilihan menaikkan tarif tiket  akan merugikan sektor pariwisata di NTT

Terima Keluhan Perwakilan Masyarakat NTT, Rizal Ramli: Sektor Wisata Bukan Monopoly Game
Rizal Ramli (kemeja merah) menerima perwakilan masyarakat NTT di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. (repro)

AKURAT.CO, Setelah sebelumnya meminta agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dalam merespons protes warga mengenai harga tiket Pulau Komodo yang dianggap terlalu mahal, tokoh nasional Ramli Ramli siang tadi kedatangan sejumlah pemuda yang merupakan perwakilan masyarakat Pulau Komodo dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 

Perwakilan masyarakat yang dipimpin Josef Sampurna Nggarang ini terdiri dari putra asli daerah dan pelaku usaha kecil. Mereka menyampaikan keluh kesah mengenai situasi di daerah mereka yang kian hari kian tidak kondusif.

Seperti diketahui, pemerintah pusat bersama Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan tarif tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,75 juta per orang.

baca juga:

Padahal sebelumnya biaya masuk Taman Nasional Komodo untuk ke tiga pulau di wilayah itu, yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca berkisar Rp 200.000 per orang.

Kenaikan tarif tiket dianggap sangat memberatkan warga setempat yang sehari-hari menggantungkan mata pencaharian di sektor pariwisata,  dan berdampak pada rendahnya kunjungan turis ke wilayah tersebut.

Rizal Ramli berpendapat, kenaikan harga tiket Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta hampir sama dengan harga tiket Disney Land selama dua hari. Karena itu, menurutnya, wajar apabila warga melakukan protes karena berdampak langsung kepada mereka.

Selain itu pilihan menaikkan tarif tiket  pada dasarnya juga akan merugikan sektor pariwisata di NTT.

Lebih jauh Rizal Ramli menekankan tiga hal yang menurutnya sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan sektor kepariwisataan.

Pertama,  kebijakan sektor pariwisata tidak boleh bersifat monopolistik. Melainkan harus bersifat symbiose mutualisme. Artinya harus saling menguntungkan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni masyarakat setempat, pemerintah, dan swasta.

Kedua, kebijakan sektor pariwisata yang tidak monopolistik akan menciptakan kondisi yang kompetitif. Yaitu semua pihak yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat, dapat berpartisipasi secara kreatif untuk membesarkan destinasi pariwisata tersebut.

“Apalagi wilayah seperti NTT local culture-nya sangat kaya,” tandas mantan Menko Maritim dan Sumber Daya ini.

Hal ketiga yang juga penting, lanjut Rizal Ramli, adalah perlunya dikembangkan badan otorita tersendiri bagi destinasi wisata yang berpotensi besar. Misalnya seperti yang ada di kawasan NTT.

“Jadi, intinya sektor pariwisata itu bukan monopoly game. Tetapi harus bersifat symbiose mutualisme, yang menguntungkan semua pihak,” tegasnya.[]