News

Terdakwa Pinangki 11 Kali Minta Izin Keluar Negeri

Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari 11 kali meminta izin pergi keluar negeri sepanjang 2019.


Terdakwa Pinangki 11 Kali Minta Izin Keluar Negeri
Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersiap untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (Antara)

AKURAT.CO, Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari 11 kali meminta izin pergi keluar negeri sepanjang 2019. Sebanyak 9 kali Pinangki keluar negeri tidak mendapatkan izin, dan sisanya 2 kali diberikan izin Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Hal tersebut diungkapkan Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Luphia Claudia Huae saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Pinangki.   

"11 kali perjalanan dinas di tahun 2019 itu pada 26 Maret, 22 Mei, 1 Juni, 26 Juni, 9 Agustus, 3 September, 4 Oktober, 19 November, 10 November, 25 November, dan 19 Desember. Dan ada 2 yang dapat izin pada tanggal 1 Juni dan 3 September 2020. Dengan demikian (sisanya) tidak dapat izin," kata Luphia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2020). 

"Jadi termasuk 19 November dan 25 November ya nggak ada izin ya?," tanya jaksa.  

"Iya, 10 November, 19 November, dan 25 November, nggak ada izin (Kejagung)," jawab Luphia.

Luphia mengatakan, pada saat diperiksa Jamwas Kejagung, Pinangki mengaku perjalanan ke luar negeri untuk berobat dan bisnis dengan Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Terdakwa Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra yang saat itu berstatus sebagai buronan tidak dieksekusi dalam perkara korupsi hak tagih atau cassie Bank Bali.

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee yaitu supaya terdakwa mengurus fatwa Mahkamah Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membacakan surat dakwaan.

Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. []