News

Terbukti Jadi Perantara Suap, Matheus Joko Santoso Divonis 9 Tahun Penjara

Matheus terbukti menjadi perantara penerimaan suap senilai Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19


Terbukti Jadi Perantara Suap, Matheus Joko Santoso Divonis 9 Tahun Penjara
Ilustrasi. (AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba.)

AKURAT.CO, Terdakwa kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso divonis hukuman 9 tahun penjara ditambah denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Matheus terbukti menjadi perantara penerimaan suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COvid-19.

"Menyatakan terdakwa Matheus Joko Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama-sama berlanjut sebagaimana dakwaan pertama dan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua," kata ketua majelis hakim Muhammad Damis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (1/9/2021) malam.

baca juga:

Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Jaksa meminta agar Matheus Joko divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Matheus Joko untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,56 miliar.

"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,56 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," tambah hakim.

Bila Matheus Joko tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," papar hakim.

Meskipun divonis lebih berat, majelis hakim Tipikor juga mengabulkan permohonan status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) kepada Matheus Joko.

"Terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum dan melihat alasan-alasan yang disampaikan baik oleh penasihat hukum maupun penuntut umum maka alasan-alasan untuk menjadi justice collaborator dapat diterima sehingga majelis hakim berpendapat untuk menyetujui permohonan 'justice collaborator' dalam perkara a quo," ungkap hakim.

Pada hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 350 juta kepada Adi Wahyono, mantan anak buah Juliari Batubara dalam proyek pengadaan bansos Kementerian Sosial.

Dia divonis lebih ringan dari vonis Matheus. Adi dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Bansos Covid-19.

Namun Adi tidak terbukti menikmati hasil korupsi sehingga dibebaskan dari uang pengganti.

Sementara pada vonis terhadap Matheus Joko didasarkan pada dua dakwaan yaitu dari pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. []