News

Terbitnya RPP Pembentukan P3SRS Dapat Apresiasi dari APERSSI

Terbitnya RPP Pembentukan P3SRS Dapat Apresiasi dari APERSSI


Terbitnya RPP Pembentukan P3SRS Dapat Apresiasi dari APERSSI
Ketua Umum APERSSI, Ibnu Tadji (AKURAT.CO/ISTIMEWA)

AKURAT.CO Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) Ibnu Tadji bersyukur atas terbitnya Rancangan Peraturan Pemmerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Rusun).

Diketahui, RPP itu terdiri dari 11 substansi berasal dari UU no. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan 8 substansi berasal dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam masa menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang Rusun, Kementrian PUPR melakukan terobosan baru dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 23 /PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

"Tentu saja terobosan ini kami sambut dengan gembira, khususnya oleh konsumen dan calon konsumen rumah susun di seluruh Indonesia," kata Ibnu dalam keterangan tertulisnya pada Senin (8/2/2021).

Ibnu mengatakan, adanya aturan ini akan menjadi acuan jelas bagi pengelola maupun pemilik rusun dalam pembentukan P3SRS. Adapun polemik pembentukan P3SRS ini memang kerap terjadi silang pendapat diantara para pelaku di sektor rusun.

"Peraturan Kementrian PUPR ini telah memberikan acuan yang sangat jelas tentang pembentukan PPPSRS sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 74 dan 75 UU no. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sekaligus solusi dalam menangani masalah PPPSRS dan pengelolaan Rusun," kata Ibnu.

Ibnu Tadji menambahkan dalam praktek pembentukan P3SRS kerapkali para Pemilik Satuan Rusun (Sarusun) dirugikan dalam hal bukti Kepemilikan dan hak suara dimana dalam banyak kasus, sejak serah terima pertama sarusun kepada pemilik tidak disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun).

"Ini menyebabkan para Pemilik Sarusun diasumsikan belum dapat membentuk P3SRS. Padahal Pasal 75 ayat (1) UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun dengan sangat jelas menyebutkan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir yakni satu tahun sejak penyerahan Sarusun pertama kali. Penyerahan Sarusun kepada konsumen wajib melalui proses Akta Jual Beli (AJB) disertai dengan penyerahan SHM Sarusunnya," kata Ibnu.

Ibnu menyayangkan jika hingga saat ini, masih saja ada pihak-pihak tertentu yang mempermasalahkan Hak Suara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang undang, yakni one man one vote.

"Para pihak tersebut masih mendorong hak suara berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dalam perhitungan suara pemilihan, meskipun Pasal 19 Pemen PUPR No. 23 Tahun 2018 tentang P3SRS telah menetapkan dalam hal pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS harus berdasarkan one man ove vote," kata dia.

Penetapan konsep one man one vote juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara No. 85/PUU-XII/2015 saat dilakukan pengujian terhadap UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Demikian juga oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara No. 28 P/HUM/2019 yang melakukan pengujian atas Permen PUPR No. 23 Tahun 2018.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan “Bila hak suara berdasarkan NPP, akan terjadi dominasi mayoritas dan dinilai tidak memberikan keadilan bagi para pemilik Sarusun. Oleh karenanya konsep hak suara one man one vote menjadi dasar dalam pembentukan PPPSRS, artinya setiap Pemilik hanya memiliki 1 (satu) suara walaupun Pemilik memiliki lebih dari 1 (satu) Sarusun”.

Sebagai tambahan, RPP tentang Rusun yang sedang dipersiapkan juga menyatakan dengan tegas, bahwa P3SRS bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan Pemilik dan Penghuni berkaitan dengan Pengelolaan.

"Melalui ketentuan aturan ini diharapkan Pelaku Pembangunan tidak lagi menunda nunda pembentukan PPPSRS sehingga kebutuhan hidup di Rumah Susun dapat segera dilayani melalui pengelolaan yang Profesional oleh P3SRS," ujar Ibnu.

"Rumah susun adalah rumah untuk membina keluarga Indonesia yang bahagia, bebas mengembangkan diri serta mendapatkan haknya sebagai Pemilik dan atau penghuni yang dilindungi Pemerintah Negara Republik Indonesia," tukasnya.[]

baca juga:

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu