News

Terbitkan Surat Telegram, Kapolri: Hindari Perkara Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram untuk menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2021.


Terbitkan Surat Telegram, Kapolri: Hindari Perkara Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Warga beraktivitas dengan latar belakang gedung yang berdiri di Jakarta, Senin (8/3/2021). Fotografer AKURAT.CO/Endra Prakoso (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram untuk menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2021. Kepolisian berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07 persen pada kuartal II-2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing.

Kabareskrim membenarkan Surat Telegram tersebut untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan IV tahun 2021.

“Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Komjen Agus dalam rilisnya yang dikutip AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (8/8/2021).

Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan, jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu isi instruksi dalam Surat Telegram Kapolri itu dukungan pada kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di wilayah masing-masing.

"Hindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Surat Telegram tersebut.

Lainnya, jajaran kepolisian diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

Melakukan pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.