News

Temui Dewan Pers, Fraksi PDIP Bahas Pasal RKUHP yang Berpotensi Mengancam Kebebasan Pers

Temui Dewan Pers, Fraksi PDIP Bahas Pasal RKUHP yang Berpotensi Mengancam Kebebasan Pers
Fraksi PDIP menemui Dewan Pers untuk mengkaji Pasal di dalam RKUHP yang berpotensi mengganggu kebebasan pers (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDIP) menerima kunjungan Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra bersama dengan perwakilannya di Ruang Fraksi PDI-P, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

Berdasarkan pantauan AKURAT.CO di lokasi, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu digelar secara tertutup. Dalam pertemuan itu, pihak dari Fraksi PDIP diwakili oleh Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio dan Johan Budi. 

Rupanya, pertemuan kedua pihak itu membahas mengenai pasal-pasal di dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang terindikasi bersinggungan dengan kerja jurnalistik. 

baca juga:

"Jadi saya coba sampaikan sedikit tentang Pasal 219 itu ada soal menyerang harkat presiden dan wakil presiden kepada pasal yang ada sekarang ini sebab dikhawatirkan kalau persnya yang memberitakan, maka persnya yang kena," kata Kapoksi Komisi III Fraksi PDIP, Ichsan Soelistio di Gedung DPR RI, Senin (8/8/2022).

"Nah disini kita protect, kita masukan untuk tugas jurnalistik," sambung dia. 

Di samping itu, Ichsan juga menyoroti terkait profesi jurnalis berdasarkan status keanggotaan medianya yang telah terverifikasi Dewan Pers. 

Sehingga, pihak-pihak yang meliput suatu berita dengan cara yang tidak bertanggungjawab dengan motif mencari keuntungan politik dan ekonomi tidak diberikan perlindungan oleh Dewan Pers. 

"Nah nanti kita tanya ke Dewan Pers, orang ini terdaftar atau terverifikasi di Badan Pers, artinya berbadan hukum atau tidak dan lulus uji kompetensi wartawan," ujar dia. 

Nantinya, kata Ichsan, fraksi PDIP akan coba mempertimbangkan lebih lanjut usulan dari Dewan Pers demi mempertajam pasal-pasal yang akan melindungi Pers. 

"Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah secara masukan dan inventaris dari Dewan Pers sudah masuk undang-undangnya dan kita coba memperbaiki dan kita coba mempertajam pasal-pasal yang ada di RKUHP ini," tukas dia. []