Ekonomi

Temuan Lembaga Kajian PBNU: PP 109/2012 Hanya Berparadigma Kesehatan, Akibatnya Batasi Petani Tembakau

Kebijakan pertembakauan dalam PP 109 Tahun 2012 telah membatasi ruang gerak petani di daerah penghasil tembakau


Temuan Lembaga Kajian PBNU: PP 109/2012 Hanya Berparadigma Kesehatan, Akibatnya Batasi Petani Tembakau
Petani yang baru tiba dari ladang sedang menjajakan daun tembakau yang telah dipetiknya (AKURAT.CO/Anugrah Harist Rachmadi)

AKURAT.CO  Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-PBNU) mengungkapkan temuan terkait kebijakan pertembakauan dalam PP 109 Tahun 2012.

LAKPESDAM PBNU pun memberikan saran agar pelaksanaan regulasi terkait industri tembakau dijalankan dengan pertimbangan berbagai aspek secara menyeluruh.

"Tidak hanya paradigma kesehatan yang digunakan, tetapi juga penting menggunakan paradigma kebudayaan dan paradigma perekonomian," kata Peneliti LAKPESDAM PBNU Hifdzil Alim dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Hifdzil mengungkapkan hal tersebut terkait hasil riset LAKPESDAM PBNU yang memamparkan bahwa kebijakan pertembakauan dalam PP 109 Tahun 2012 telah membatasi ruang gerak petani di daerah penghasil tembakau seperti Madura, Rembang dan Lombok.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa belum ada komoditas lain yang bisa memberikan kontribusi dan menggerakkan perekonomian serta pembangunan di tiga daerah tersebut, selain dari tembakau.

Untuk itu, selain mempertimbangkan paradigma lain, ia mengharapkan pelaksanaan regulasi bisa mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan petani yang penghasilannya bergantung kepada tembakau.

"Pemerintah pusat dan daerah bisa melaksanakan kebijakan PP Nomor 109 Tahun 2012 secara konsisten, serta menyiapkan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok, salah satunya melalui program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pola kemitraan antara produsen dengan petani yang dapat menimbulkan kepercayaan serta memperbaiki pola tata kelola niaga dan stabilitas harga jual panen.

Dalam regulasi itu, lanjut dia, juga seharusnya diatur adanya jaminan bagi petani untuk memperoleh asuransi pertanian agar petani dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan optimis.