Ekonomi

Tembus Rp5.858 Triliun, BI Klaim Utang RI Tetap Sehat

BI mengklaim ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel


Tembus Rp5.858 Triliun, BI Klaim Utang RI Tetap Sehat
Suasana gedung Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen termasuk yang sifatnya hedging instrumen seperti Domestic Non Delivery Forward (DNDF). Instrumen transaksi DNDF ini memberikan alternatif lindung nilai bagi pelaku pasar, sehingga mengurangi demand di pasar spot. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2020 mencapai US$416,6 miliar atau Rp 5.858,30 triliun. ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$206,5 miliar atau Rp 2.903,19 triliun dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$210,1 miliar M atau Rp 2.954,46 triliun.

Melalui keterangan tertulis pada Jumat (15/1/2021), dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir November 2020 tercatat sebesar 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,3 persen (yoy).

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penarikan neto ULN Pemerintah. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah.

Secara rinci, ULN Pemerintah pada akhir November tumbuh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya tumbuh 2,5 persen (yoy) menjadi sebesar US$203,7 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Oktober 2020 sebesar 0,3 persen (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh kepercayaan investor yang terjaga sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BI mengklaim ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,2 persen).

Disisi lain, ULN swasta akhir bulan November 2020 tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya yakni tercatat 5,2 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dari 8,3 persen (yoy) pada Oktober 2020 menjadi sebesar 7,2 persen (yoy).

Selain itu, ULN lembaga keuangan (LK) mencatat kontraksi 1,4 persen (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.