News

Telak! IPW Seret Kapolri, Kapolda Kalbar hingga Bupati Sintang

Buntut peristiwa penyerangan massa intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balaigana


Telak! IPW Seret Kapolri, Kapolda Kalbar hingga Bupati Sintang
Sugeng Teguh Santoso [Istimewa] ()

AKURAT.CO, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak karena telah gagal memberikan perlindungan dan keamanan pada warga.

Desakan disampaikan IPW buntut peristiwa perusakan dan pembakaran bangunan dan masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat  siang kemarin.

"Padahal sebelum terjadi perusakan, Polda Kalbar telah menurunkan petugas ke lokasi. Akan tetapi petugas di lapangan gagal memberikan perlindungan. Karena itu, Kapolres Sintang sebagai komando tertinggi di wilayah harus dicopot,"  kata Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (4/9/2021).

Sugeng mengatakan kejadian tersebut telah mencoreng citra Polri di masyarakat. Polri sebagai aparat pemerintah yang siap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan menjunjung HAM terciderai oleh ulah Ventie Bernard yang melakukan pembiaran. 

Perusakan dan pembakaran bangunan dan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Balaigana Sintang dilakukan oleh 100 orang lebih dari massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Umat Islam. 

Namun menurut Sugeng, peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari tindakan-tindakan sebelumnya yang semestinya dapat diantisipasi Kapolres Sintang.

Tindakan kekerasan oleh kelompok intoleran itu dipicu oleh sikap Pemkab Sintang. Pada 14 Agustus Pemkab menyegel masjid kemudian pada 27 Agustus Pemkab menerbitkan surat larangan kegiatan bagi Jemaat Ahmadiyah. 

"Rangkaian tindakan diskriminasi, persekusi, perusakan oleh kelompok intoleran di Sintang adalah pelanggaran hukum yang wajib ditindak tanpa pandang bulu," tegas Sugeng.

Sugeng menegaskan aparat harus memberikan perlindungan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah. Larangan melakukan kekerasan, perusakan pada rumah ibadah Jemaat Ahmadyah sudah ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah. 

Selain Kapolri harus mencopot Kapolres Sintang, IPW mendesak Kapolda Kalbar Irjen Sigit Tri Harjanto mengambil alih dan mempertegas sikap untuk melindungi warga Sintang dalam menjalankan keyakinan agamanya, dan menjaga agar tidak terjadi tindakan kekerasan dan perusakan terhadap rumah ibadah.

Sugeng mendesak para pelaku penyerangan dan perusakan ditangkap dan diproses hukum. Menurutnya, pemeriksaan juga perlu dilakukan tehadap Bupati Sintang yang menerbitkan surat larangan aktivitas dan penggunaan masjid Ahmadiyah.

"Sementara, para pelaku penyerangan dan perusakan rumah ibadah harus ditangkap dan diproses hukum. Termasuk juga,  bupati Sintang harus diperiksa apakah terkait sebagai pemicu tindak pelanggaran hukum tersebut," demikian kata Sugeng Teguh Santoso.[]