News

Tekankan Urgensi PPKM Mikro Ketat, Sultan HB X Serukan 4 Upaya Redam COVID-19

Sultan HB X menekankan urgensi memberlakukan PPKM mikro secara ketat dan terpadu kepada pemerintah kabupaten/kota se-DIY.


Tekankan Urgensi PPKM Mikro Ketat, Sultan HB X Serukan 4 Upaya Redam COVID-19
Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam agenda Sapa Aruh: Jogja Eling lan Waspada, Wilujeng Nir Ing Sambikala di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (22/6/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X menekankan urgensi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro secara ketat dan terpadu kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Sultan meyakini implementasi PPKM mikro selama ini belum dijalankan secara maksimal. Padahal, DIY kini dihadapkan pada kematian atau Case Fatality Rate (CFR) nyaris menyentuh besaran angka nasional, yakni 2,7 persen. 

Kemudian, pemakaian tempat tidur atau Bed Occopancy Rate (BOR) yang melebihi angka 60 persen. Atau melewati batas aman, selain keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan. 

"Jawabannya harus berupaya menjauhkan diri dari lengah, 'mangasah-mingising budi', meningkatkan kepekaan diri sebagai basis membangun solidaritas sosial," kata Sultan lewat agenda Sapa Aruh: Jogja Eling lan Waspada, Wilujeng Nir Ing Sambikala di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (22/6/2021).

Maka dari itu, Sultan menekankan urgensi memberlakukan PPKM mikro secara ketat dan terpadu kepada pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Setidaknya ada empat instruksi yang disampaikannya guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

"Segera lakukan re-inisiasi gerakan Jogo Wargo," kata Sultan.

Baca Juga: Duh, Kasus COVID-19 DIY Nyaris Tembus 600 Sehari

Kedua, Sultan menuntut peran aktif pemerintah kabupaten/kota mengendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat 

"Agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru," sebutnya.

Ketiga, ia meminta diaktifkannya fasilitas shelter komunal berbasis gotong royong di tingkat desa atau kelurahan. Terakhir, memberlakukan karantina wilayah dalam sekup lokal setingkat RT dan padukuhan berstatus zona merah.

"Saya percaya, gotong royong dan solidaritas sosial masih menjadi kekuatan nyata warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, pemerintah dan masyarakat harus lumangkah sagatra, sesuai kearifan lokal masing-masing," tandasnya.[]