News

Tekan Covid-19, IDEAS Dorong Pemerintah Berlakukan Rem Darurat

Tekan Covid-19, IDEAS Dorong Pemerintah Berlakukan Rem Darurat


Tekan Covid-19, IDEAS Dorong Pemerintah Berlakukan Rem Darurat
Ilustrasi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mendorong pemerintah dan pemerintah daerah kembali menarik rem darurat untuk menekan penularan wabah Covid-19.

Pasalnya, hasil riset IDEAS mengungkap temuan bahwa kecenderungan melandainya penularan justru terjadi saat ada intervensi kuat dari pemerintah. Contohnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Peneliti IDEAS Fajri Azhari mengatakan bahwa kebijakan intervensi kesehatan yang kuat mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan bukti empiris, terlihat pada PSBB jilid dua di DKI pada 9 September 2020 sampai 12 Oktober 2020, dimana saat itu terjadi pengurangan kasus positif harian sebesar 23 persen.

"Kebijakan rem darurat yang dilakukan Pemprov DKI cukup berhasil menekan laju penularan virus. Namun disayangkan pasca penghentian PSBB jilid dua, kasus kembali melesat tembus 1.600 kasus pada 16 Desember dengan kenaikan sebesar 46 persen dan hampir sama dengan kondisi sebelum PSBB jilid dua,” Kata Fajri dalam siaran persnya Agenda Public Expose Catatan Akhir Tahun IDEAS yang bertajuk ‘Indonesia di Pusaran Pandemi: Kontribusi dan Harapan’ di Jakarta, Sabtu (26/12/2020).

Fajri menambahkan bahwa Positivity rate Indonesia konsisten meningkat sejak Juni 2020 dari angka 11,6 persen ke 14,8 persen per 22 Desember 2020. Bahkan jika dilihat menurut angka positivity harian pada tanggal 21 Desember 2020 mencapai 27,7 persen.

Artinya hampir 1 dari 3 orang yang diperiksa terkonfirmasi positif covid-19. Menurutnya, Penularan virus yang saat ini belum terkendali adalah cerminan intervensi penanganan pandemi yang masih lemah.

“Dibutuhkan kebijakan yang mampu menurunkan tingkat penularan covid-19 sampai dibawah 5 persen untuk memastikan penularan virus terkendali seperti penguatan pembatasan mobilitas sosial yang ketat, bukan hanya sekedar slogan PSBB,” tutur Peneliti bidang Kesehatan Publik itu.

Terkait dengan kebijakan Vaksinisasi Nasional, Fajri mengingatkan bahwa sebelum vaksin diedarkan, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin.