News

Tegas! Masyarakat Diminta Jangan Ragu Laporkan ke DPR Jika ada Penyelewengan BLT BBM

Tegas! Masyarakat Diminta Jangan Ragu Laporkan ke DPR Jika ada Penyelewengan BLT BBM
Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan, pihaknya akan mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM). Hal ini dilakukan untuk memastikan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dia meminta masyarakat untuk melaporkan langsung kepada anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil), jika mendapati ada penyelewengan pada BLT BBM.

"Semisal mengenai BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun. Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up,” kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

baca juga:

Bukhori mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah sumber daya yang memadai, diantaranya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di dapil masing-masing. 

Menurutnya, dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan. 

“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan. Supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan, apabila mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya merupakan cara paling efektif. Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII dapat berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yakni Kementerian Sosial. 

"Sebab, jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial. Apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya," ungkapnya.

Sementara, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial pada nomor telepon 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan. Banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. 

"Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung Anggota Dewan dan sampaikan keluhannya. Selain itu, juga bisa melalui stafnya atau orang-orangnya di dapil karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos. mengingat selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin baik dan tidak ada jara,"pungkasnya.[]