News

Taufik Basari Minta Jaksa Agung ST Burhanuddin Laksanakan Putusan PTUN

Taufik Basari meminta Jaksa Agung tidak mengajukan banding dan laksanakan amar putusan PTUN terkait kasus Semanggi I dan II.


Taufik Basari Minta Jaksa Agung ST Burhanuddin Laksanakan Putusan PTUN
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memvonis bersalah Jaksa Agung ST Burhanuddin atas pernyataannya yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta Jaksa Agung tidak mengajukan banding dan laksanakan amar putusan PTUN terkait kasus Semanggi I dan II.

"Saya meminta agar Jaksa Agung tidak melakukan banding dan laksanakan amar putusan PTUN terkait gugatan kasus Semanggi I dan II," tegas Taufik menggunakan akun Twitter @taufikbasari, Rabu (4/11/2020).

Menurut Taufik, Jaksa Agung sudah jelas pernah menyatakan jika ingin menuntaskan kasus tersebut. Hal itu dibuktikan Taufik dengan menayangkan sebuah video berdurasi 2:21 menit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.

"Toh JA sudah nyatakan ingin tuntaskan kasus ini dalam raker (rapat kerja) Komisi III tanggal 20/1/20. Video jawabannya bisa dilihat di IG ini," ungkapnya.


Diketahui, ST Burhanuddin digugat lantaran menyatakan insiden Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Pernyataan Jaksa Agung itu dilontarkan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Buntut dari pernyataan itu, keluarga korban Tragedi Semanggi I dan Semanggi II kemudian menggugat Burhanuddin ke PTUN pada Selasa (12/5/2020).

Para penggugat tersebut di antaranya Sumarsih, orang tua dari Bernardinus Ralino Norma Irmawan, mahasiswa yang meninggal setelah ditembak diduga oleh aparat dalam Peristiwa Semanggi I pada November 1998. Penggugat lainnya adalah Ho Kim Ngo, orang tua dari Yap Yun Hap, mahasiswa yang meninggal diduga ditembak aparat dalam peristiwa Semanggi II pada September 1999.

Selain menyatakan bersalah, Jaksa Agung ST Burhanuddin diwajibkan untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR berikutnya. Hal ini dilakukan selama belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya.

Kemudian, PTUN menghukum tergugat Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp285.000.[]