News

Taufik Basari ke Mahfud MD: Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Perlu Tunggu DPR

Taufik Basari menjelaskan bahwa tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR.


Taufik Basari ke Mahfud MD: Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Perlu Tunggu DPR
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari (Istimewa)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa 9 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum diproses pemerintah karena menunggu keputusan DPR RI.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menjelaskan bahwa tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR.

Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan HAM dan hukum acara yang berlaku.

"Keputusan DPR untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung dilakukan," jelas Taufik dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Taufik menyebut, ketentuan ini merujuk pada Pasal 43 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan: (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang- undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

"(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden," imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Taufik, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

"Harus dipahami bahwa kata ”dugaan” dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) sebagai akibat dapat ditafsirkannya kata ”dugaan” berbeda dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, sebagian permohonan Pemohon yang terkait dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata ”dugaan” beralasan," tuturnya.

Selain itu, Taufik menegaskan dukungannya terhadap perintah Jaksa Agung kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyusun langkah-langkah strategis dan membuat terobosan progresif untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu yang disampaikannya seminggu yang lalu.