News

Taufik Basari: Ada Peluang BKN Ambil Kebijakan Lebih Lanjut Hasil dari TWK

KPK sebelumnya telah menyatakan akan berkoordinasi dengan BKN, karena itulah yang menjadi kunci saat ini


Taufik Basari: Ada Peluang BKN Ambil Kebijakan Lebih Lanjut Hasil dari TWK
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari mendukung pernyataan Presiden bahwa dalam menindaklanjuti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) maka BKN beserta Kementerian PAN-RB harus berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai yang mengikuti proses tersebut.

Dia mengatakan, KPK sebelumnya telah menyatakan akan berkoordinasi dengan BKN, karena itulah yang menjadi kunci saat ini adalah keputusan dan kebijakan BKN terhadap proses alih status ini yang tetap harus berpedoman kepada pernyataan Presiden yang telah disampaikan.

"Saat ini ke-75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tersebut belum pernah dilakukan pemecatan. SK Pimpinan KPK No 652 tahun 2021 bukanlah SK pemecatan melainkan SK hasil Asesment TWK, ini yang juga harus diluruskan," tegas Taufik, kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).

Dia menjelaskan, point 2 SK tanggal 7 Mei 2021 tersebut memberikan perintah kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Artinya, lanjut Taufik, dikaitkan dengan penjelasan KPK sebelumnya, maka tindak lanjut terhadap hasil TWK KPK ini menunggu hasil koordinasi dengan BKN dan selama proses koordinasi berjalan maka tugas-tugas dilaksanakan oleh atasannya masing-masing hingga koordinasi selesai dilakukan.

"Sehingga keliru apabila ada yang menyatakan bahwa ke-75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat hasil TWK telah dipecat," terangnya.

Menurutnya, dengan berpedoman kepada pernyataan Presiden mengenai tindak lanjut dari hasil TWK tersebut maka membuka peluang bagi BKN untuk mengambil kebijakan berupa melanjutkan proses alih status sebagai ASN namun dengan diikuti langkah-langkah pembinaan terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi TWK.

"Dengan demikian pilihan kebijakannya dapat berupa pembinaan atau penugasan dan penempatan, bukan berupa pemecatan," ujarnya.

Dia menuturkan, berdasarkan aturan perundang-undangan, untuk melakukan pemecatan terhadap pegawai KPK, butuh syarat-syarat tertentu yakni mengundurkan diri, meninggal dunia atau melanggar etika. Oleh karena itu tentunya langkah-langkah yang diambil harus tetap mengacu kepada peraturan yang ada.

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu