News

Tantang KPK di Praperadilan, Eks Bupati Talaud Tuding Ada Pelanggaran HAM

Pasalnya Sri Wahyumi menilai tindakan para penyidik KPK dilakukan secara tidak profesional


Tantang KPK di Praperadilan, Eks Bupati Talaud Tuding Ada Pelanggaran HAM
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

AKURAT.CO Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

Gugatan praperadilan ini diajukan Sri Wahyumi atas langkah KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. 

Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan KPK setelah Sri Wahyumi baru saja selesai menjalani masa pidananya di Lapas Wanita Tangerang untuk perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

Terkait hal ini, Teguh Samudera selaku kuasa hukum Sri Wahyumi membeberkan alasan pihaknya mengajukan praperadilan terhadap KPK.

Teguh menyebut upaya hukum ini ditempuh karena menduga terdapat pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kliennya.

"Tidak sekedar kelalaian atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyidik juga tidak menjalankan hukum acara yang ada sebagaimana mestinya," kata Teguh Samudera dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Teguh menilai, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya sebagai tersangka atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 19, 184 KUHAP dan pasal 5 huruf f UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengenai, asas penghormatan terhadap HAM. 

Hal ini mengingat Sri Wahyumi ditangkap saat baru menghirup udara bebas usai keluar dari Lapas Wanita Tangerang. 

"Disinyalir proses penangkapan dan penahanan tersebut merupakan skenario terstruktur dalam menjerat klien kami, jika tidak ingin disebut balas dendam," kata Teguh.

Selain itu, Teguh menyoroti pernyataan KPK yang cenderung tendensius dan subjektif. Salah satunya, KPK menyebut Sri Wahyumi tidak kooperatif dan berprilaku labil. 

Menurutnya, sematan label tersebut mempengaruhi publik lewat pemberitaan media yang sumbernya sepihak. Hal itu dibuktikan dengan konferensi pers pihak KPK di depan awak media yang tidak dihadiri Sri Wahyumi selaku tersangka. 

Tidak hanya melanggar KUHAP, Teguh menyebut proses penetapan tersangka, penangkapan hingga penahanan, tim penyidik KPK dinilai sangat tidak profesional menjalankan tupoksinya.

"Hal ini terungkap dalam proses penangkapan klien kami didepan LP Wanita Tangerang, dimana oknum-oknum penyidik menunjukkan arogansinya yang kebablasan, mengakibatkan bekas-bekas lebam pada tubuh klien kami," beber Teguh.

"Berpijak dari kronologi singkat di atas, langkah hukum kongkrit dari kesemuanya itu, kami memutuskan mengajukan Permohonan Pra Peradilan terkait Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan di PN Jakarta Selatan Rabu 5 Mei 2021 dan secara resmi telah diterima berkas permohonannya," kata Teguh.

Di lain pihak, KPK melalui Plt Jubirnya, Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Sri Wahyumi.

"KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud. Kami yakin bahwa seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Bayu Primanda

https://akurat.co