News

Warga DKI Masih Doyan Ngundang Acara, Sanggup Nggak Tuh Gubernur Tanpa Wali Kota

Warga DKI Masih Doyan Ngundang  Acara, Sanggup Nggak Tuh Gubernur Tanpa Wali Kota
Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan. (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Pakar otonomi daerah (Otda), Johermansyah Djohan sangsi gubernur DKI bisa menyelesaikan masalah-masalah kewilayahan tanpa adanya walikota.

Kehadiran walikota administratif justru menjadi jembatan agar masyarakat tidak berjarak dengan gubernur. 

"Kalau nggak ada pak walikota, kan siapa tuh yang menangani (masalah kewilayahan dan pelayanan) itu. Gubernur kuat tuh langsung main ke masyarakat di semua wilayah? Kan nggak mungkin. Makanya gubernur bisa delegasikan ke walikota," ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri ini kepada Akurat.co, Minggu (27/11/2022). 

baca juga:

Secara teoritis, jelas dia, membangun birokrasi yang ramping sehingga lincah dalam pelayanan harus juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan. Jakarta sekalipun telah menjadi kota modern, masyarakat di kampung-kampung masih tetap berinteraksi sesama selayaknya warga di pedesaan atau perkampungan. 

"Jadi, artinya teori membangun birokrasi yang gesit itu harus juga disesuaikan dengan keadaan maupun mengenali karakteristik kewilayahan," jelasnya. 

Justru menurut dia, karakteristik masyarakat desa yang guyub masih bisa dilihat di perkampungan di Jakarta. Mereka merawat tradisi masyarakat desa selama berinteraksi dengan warga lain sehari-hari. 

"Jakarta ibukota dengan penduduk tak kurang dari 10 juta yang keadaan penduduknya walaupun sudah di perkotaan, ada sifat-sifat keguyuban, sifat masyarakat di kampung-kampung, sifat-sifat rular yang masih terjaga," ucapnya. 

Kehadiran walikota juga berfungsi mewakili gubernur memenuhi undangan dari warga. "Belum lagi, masyarakat kita ini kan masih gemar ngundang kehadiran gubernur kalau ada acara apa-apa di masyarakat. Nah kan biasanya masyarakat itu susah melayani yang jauh-jauh, biasanya lalu dia wakilkan ke walikota. Misalnya ada hajatan warga di Jakarta Selatan, walikota diutus. Coba kalau nggak ada walikota, berarti nggak ada yang mewakili gubernur. Nanti gubernur bisa putus hubungan dengan masyarakat," tuturnya. []