News

Tanpa Restu DPRD DKI, Politikus Ini Nilai Penjajakan Kerja Sama Transportasi di Inggris Ilegal

Gilbert Simanjuntak mengingatkan Anies Baswedan untuk tidak melakukan kerja sama dengan pihak manapun di luar negeri yang potensial menggunakan APBD DKI.


Tanpa Restu DPRD DKI, Politikus Ini Nilai Penjajakan Kerja Sama Transportasi di Inggris Ilegal
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak berpose saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Politikus PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak melakukan kerja sama apapun dengan pemerintah kota, swasta atau pihak manapun di luar negeri yang potensial menggunakan APBD DKI. 

Pernyataan itu dia sampaikan menanggapi kerja sama antara PT MRT dengan Crossrail International sebagai investor untuk mendukung rencana pengembangan fase 3 MRT Jakarta.

Gilbert beralasan semua kerja sama yang terjadi dalam lawatan kerja Anies itu harus atas persetujuan DPRD DKI. 

baca juga:

"Kerja sama luar negeri yang ditandatangani saat ini tidak boleh melibatkan APBD. Kerja sama luar negeri yang diberitakan sehubungan dengan kunjungan Gubernur Anies ke luar negeri saat ini tidak diperkenankan melibatkan APBD. Kerja sama tersebut tidak boleh antara pemerintah DKI dengan pihak lain, baik kota, swasta atau pihak manapun di luar negeri," katanya dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Dia mengatakan, perjanjian kerja sama Anies dengan pihak lain di luar negeri itu tanpa sepengetahuan DPRD DKI. Padahal, kata dia, sesuai Perppu Nomor 2 tahun 2014, seluruh perjanjian luar negeri antara Pemda dengan pihak asing harus atas persetujuan DPRD.

"Semua perjanjian Pemda dengan luar negeri harus melalui persetujuan DPRD, sesuai Perppu 2 2014 ayat 101. Perjanjian itu hanya boleh antara BUMD (Badan) dengan pihak lain, dan itu pun tidak boleh meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam pembiayaannya, karena bukan persetujuan DPRD," ujar dia.

Dia menambahkan, di sisa masa jabatan Anies yang tinggal seumur jagung, kerja sama yang dilakukan Anies di luar negeri dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD. 

"Kerja sama yang dilakukan Gubernur dengan sisa masa jabatan kurang dari enam bulan, sama sekali di luar pengetahuan DPRD," kata epidemiolog itu.

Dia mengungkapkan, kejadian penandatanganan rencana Formula E tahun 2018 tanpa persetujuan DPRD DKI merupakan perjanjian ilegal. Sebab, perjanjian itu tanpa persetujuan DPRD DKI. Padahal, perjanjian itu jadi pintu masuk pencairan anggaran commitment fee senilai lebih dari Rp500 miliar. 

"Kejadian dalam penandatangan Formula E tahun 2018 yang menggunakan APBD tanpa persetujuan DPRD terlebih dahulu adalah perjanjian ilegal, karena melanggar UU. Program Formula E yang jelas akan merugi di atas Rp500 miliar dan menggunakan APBD ini adalah sebuah mahakarya yang buruk Gubernur Anies," ujarnya. []