Rahmah

Tanggapi Usulan Muktamar Daring, Ketua Panitia: Menjadi Pertimbangan PBNU

Ketua Panitia Pelaksana KH M Imam Aziz sangat mengapresiasi usulan dari PCINU se-Dunia tersebut.


Tanggapi Usulan Muktamar Daring, Ketua Panitia: Menjadi Pertimbangan PBNU
Ketua Panitia Pelaksana Muktamar NU KH M Imam Aziz (Republika)

AKURAT.CO Mengenai jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) terus menjadi polemik hingga kini. Adapun kabar yang terbaru datang dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) se-Dunia yang mengusulkan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada tanggal 23-25 Desember 2021. 

Akan tetapi, mereka mengusulkan untuk teknis pelaksanaan Muktamar dilakukan secara daring atau virtual.

Menyikapi usulan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana KH M Imam Aziz sangat mengapresiasi usulan dari PCINU se-Dunia itu. Pihaknya menilai akan mempertimbangkannya ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Ini usulan yang sangat baik. Usulan ini bisa menjadi pertimbangan PBNU," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Sementara itu, Ketua PCINU Jerman, Muhammad Rodlin Billah, memastikan bahwa terdapat beberapa alternatif teknologi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan Muktamar NU secara daring. Juga terkait ketersediaan para ahli yang akan membantu implementasinya. Sebab menurutnya, penggunaan teknologi semacam ini bukanlah sebuah halangan. 

“Meski tentu kita masih perlu konsolidasi lebih jauh serta mempelajari dengan seksama, mana platform teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan panitia dan para masyayikh (kiai),” tuturnya.

Begitu juga terkait ketersediaan tenaga ahli, di lingkungan PCINU Jerman, yang menurut Rodlin, ada banyak sarjana teknologi informasi.

"Mulai dari tingkat sarjana, master, doktor, peneliti, bahkan profesor. Belum lagi menghitung tenaga ahli dari PCINU lainnya.  PCINU Inggris Raya, PCINU Jepang, PCINU Korea Selatan, dan PCINU Amerika Serikat - Kanada juga telah menyatakan dukungannya," tambahnya.

Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa masih ada satu tantangan cukup besar, yaitu soal perubahan paradigma. Menurutnya, tantangan tersebut berupa kekhawatiran tidak optimalnya upaya penjelasan teknis penggunaan teknologi ini kepada para kiai.

Namun terlepas dari hal tersebut, dia yakin bahwa hal itu dapat diatasi bersama-sama dengan kecakapan yang dimiliki oleh nahdliyin, baik dari lingkungan berbagai PCI maupun yang ada di Indonesia.

"Saya yakin ada banyak nahdliyin yang praktisi IT, tidak hanya dari lingkungan PCI yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tersebut, namun juga di Indonesia. Setiap permasalahan besar menjadi ringan bila kita punya komitmen untuk melaksanakannya bersama-sama,” jelasnya.

Apabila usulan PCINU Sedunia ini kemudian dianggap sebagai solusi terbaik oleh para masyayikh, maka tidak ada jalan lain selain mengusahakannya semaksimal mungkin hingga hari H tiba. “Usaha mesti kita maksimalkan, disamping juga dengan adanya dukungan dan keterlibatan para masyayikh, insyaallah bisa,” ujarnya.

Sebab, ketika usulan PCINU Sedunia ini kemudian dianggap sebagai solusi terbaik oleh para masyayikh, maka menurutnya, tidak ada jalan lain selain mengusahakannya semaksimal mungkin hingga hari H tiba. 

“Usaha mesti kita maksimalkan, disamping juga dengan adanya dukungan dan keterlibatan para masyayikh, insyaallah bisa,” ucapnya.

Selain itu, dia menyampaikan ada dua pertimbangan penting yang perlu diperhitungkan sebelum memutuskan menggunakan suatu teknologi baru, terlebih di dalam bidang teknologi informasi.

"Pertama, adalah mengetahui dengan baik visi atau misi apa yang ingin dicapai oleh satu kegiatan ataupun organisasi tertentu, dan sampai dimana pencapaian tersebut dalam realitanya. Biasanya, antara kedua hal ini terdapat ruang kosong yang perlu diisi. Baru kemudian kita pelajari apakah terdapat beberapa alternatif teknologi yang dapat membantu mengisi ruang kosong tersebut," katanya.

Oleh karena itu, dia menyebut kebutuhan panitia dan peserta Muktamar ke-34 mesti diterjemahkan dengan baik untuk kemudian dibandingkan dengan perkembangan terbaru dari beberapa aspek.

Mengingat hal tersebut di antara lain venue Muktamar, seperti ketersediaan jaringan internet yang dapat diandalkan, khususnya saat diakses bersamaan oleh puluhan hingga ratusan orang. Terlebih perkembangan Covid-19 yang mempengaruhi kebijakan pemerintah secara nasional, demikian juga kesehatan para masyayikh selama Muktamar berlangsung, juga mesti diperhitungkan.

Kedua, terdapat setidaknya empat parameter yang perlu dijadikan fokus saat menyeleksi alternatif teknologi yang ada. Lebih-lebih dalam penyelenggaraan event sebesar dan sepenting Muktamar NU. 

Kemudian, keempat faktor itu adalah keamanan (security) data yang harus dijaga. Diikuti dengan privasi, khususnya dalam rangka memastikan identitas yang menjadi perwakilan dari masing-masing pengurus. 

Selanjutnya integritas, bagaimana menjamin suara yang diberikan pemiliknya tak berubah mulai dari proses input sampai output datanya. Dan terakhir, pertimbangan agar sistem senantiasa berkelanjutan (sustainability).

"Idealnya, diskusi soal infrastruktur digital ini tidak hanya untuk keperluan Muktamar sekarang, tetapi bagaimana agar dapat digunakan untuk lebih jauh. Apalagi NU akan segera memasuki abad keduanya. Namun tentu saja, prioritas terdekat adalah bagaimana Muktamar dapat berlangsung dengan lancar,” tandasnya. []