News

Tanggapi Putusan MK, DPR Minta KPK Pastikan Penyadapan Tak Melanggar HAM

Penyadapan dan penyitaan yang dilakukan KPK kini tidak perlu lagi mengajukan izin kepada Dewan Pengawas


Tanggapi Putusan MK, DPR Minta KPK Pastikan Penyadapan Tak Melanggar HAM
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO, Pasca dikabulkannya permohonan gugatan uji materiil UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta KPK memastikan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan putusan tersebut, upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK tidak perlu lagi mengajukan izin kepada Dewan Pengawas namun cukup memberitahukan.

"Karena upaya paksa ini (penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan) adalah bagian pelaksanaan kewenangan pro-justicia, maka KPK harus memastikan pelaksanaannya tetap proper dan profesional, dan tidak melanggar hak termasuk HAM," kata Didik di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Didik meminta KPK harus memastikan dalam melaksanakan kewenangan tersebut menghadirkan kepastian hukum adalah menjadi bagian esensi dasar dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Kami menghormati keputusan MK, putusan yang bersifat final dan mengikat ini adalah bagian dari produk sistem ketatanegaraan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa kecuali," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai dalam konteks penegakan dan penindakan hukum, KPK diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa termasuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut dia, upaya paksa tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan Putusan MK ini, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, penyidik dan KPK diberikan ruang serta kewenangan untuk melakukan upaya paksa tanpa harus meminta izin Dewan Pengawas," ujarnya.

Sebelumnya dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor pokok perkara 70/PUU-XVII/2019. []

Bayu Primanda

https://akurat.co