News

Tanggapi Hendardi, Komnas HAM: Aneh Ada Pihak Lain Keberatan

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, aneh ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pemeriksaan Firli Cs soal TWK KPK.


Tanggapi Hendardi, Komnas HAM: Aneh Ada Pihak Lain Keberatan
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Dokumentasi BNPB)

AKURAT.CO, Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, aneh ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pemeriksaan Firli Cs terkait laporan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, kata dia, Komnas HAM ingin memberi kesempatan kepada Komisioner KPK untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat  bagi pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Damanik menyatakan, Komnas HAM sesuai mandat UU 39 Tahun 1999, ingin memastikan kebijakan dan pelaksanaan TWK berjalan sesuai dengan prinsip dan norma HAM. Bahkan, kata dia, bukan hanya KPK, semua kebijakan, UU dan regulasi dapat kami uji apakah ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. 

Pernyataan Ahmad Taufan Damanik itu menanggapi tudingan Ketua SETARA Institut, Hendardi. Sebelumnya, Hendardi menyebut Komnas HAM mengada-ada terkait rencana mereka memeriksa komisioner KPK.

Hendardi bahkan menyebut, rencana itu memang membuat Komnas HAM populer dan mendulang simpati. Namun, pekerjaan itu, dia anggap hanya membuang-buang waktu. 

"Yang justru aneh, kok ada pihak yang keberatan bila kami menjalankan amanat UU? Kalau ada pimpinan KPK datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, malah justru bagus. Jadi ada informasi yang berimbang," katanya, Kamis (10/6/2021). 

Dia menambahkan, perlu diingat, tugas dan fungsi Komnas HAM bukan hanya mengurusi HAM berat sesuai UU 26 tahun 2000 saja. Namun juga isu hak asasi lainnya seperti yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945, UU HAM Nomor 39 tahun 1999, UU tentang pencegahan diskriminasi ras dan etnis maupun UU dan regulasi lain yg mengatur hak asasi manusia. 

"Apalagi ini kan ada pengaduan puluhan pegawai KPK ke Komnas HAM, maka wajar saja kalau kami memprosesnya," katanya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co