News

Tanggapan Wakil Wali Kota Pasuruan soal Pilkada Serentak 2024

Tanggapan Wakil Wali Kota Pasuruan soal Pilkada Serentak 2024
Wakil Walikota Adi Wibowo usai menghadiri pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Wakil Walikota Adi Wibowo untuk mendengarkan pengarahan presiden Jokowi mengenai pengendalian inflasi di daerah, Tindak lanjut aksi afirmasi bangga buataan Indonesia dan Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan. ( AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan memiliki tantangannya tersendiri. Sebab, akan dilaksanakan secara serentak.

"Tentu Pilkada punya tantangan tersendiri karena dilaksanakan serentak," ujarnya kepada AKURAT.CO saat ditemui di JCC, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak diyakini akan membutuhkan energi luar biasa. Baik secara persiapan maupun pelaksanaannya.

baca juga:

Terlebih lagi, dirinya mendampingi Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf untuk periode jabatan 2021-2024. Mereka diketahui baru dilantik pada 26 Februari 2021.

"Apalagi kami itu belum genap 5 tahun, cuma 3,5 tahun. Selesai tidak selesai, seperti anak ujian, harus dikumpulkan," jelas dia.

Adi menambahkan, Pilkada 2024 serentak dibutuhkan persiapan yang cukup matang. Sebab, hal ini tentu akan menjadi pengalaman yang tidak ringan karena dilakukan secara serentak.

"Sehingga butuh energi politik, energi finansial, konsentrasi. Saya yakin tahun 2023, suasana kebatinannya sudah mulai di tahun depan," tegas dia.

Saat ditanya perihal apakah dirinya akan maju kembali dalam Pilkada 2024, Adi mengaku pasrah dan mengikuti arahan partai.

"Saya gimana arahan partai saja," pungkas dia.

Sebagai informasi, Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, usulan memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak akan direalisasikan.

"Tadi sudah clear, bahwa ketua KPU tadi menjelaskan itu forum diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan," tegas Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Doli mengatakan, apabila memang harus dilakukan perlu perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang memerintahkan pelaksanaannya pada November 2024 mendatang menjadi lebih awal.

"Saya kira sekarang ini kita fokus persiapan Pemilu saja," ujarnya.

Sementara terkait persiapan Pilkada 2024 mendatang, salah satunya mengenai waktu, Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu RI, DKPP, dan Kemendagri akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut.

"Belum ada sama sekali (pembicaraan mengenai waktu penyelenggaraan Pilkada). Karena itu kan munculnya di diskusi, makanya tadi saya katakan dalam rapat kita close soal isu itu karena itu disampaikan hanya dalam wacana diskusi," jelasnya.

Doli pun menambahkan, kalaupun nanti ada akan dibahas dalam forum seperti rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengambil keputusan apakah kita sepakat adanya perubahan undang-undang atau tidak.

"Sementara itu belum ada kesepakatan, ya saya kira sementara ini kita pakai jadwal yang sudah ditetapkan tanggal 20 November itu," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi' yang disiarkan dalam YouTube BRIN Indonesia, Kamis kemarin (25/8/2022), Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkan agar pilkada digelar September 2024.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemilihan kepala daerah maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi tersebut.

Kini wacana itu ramai dibicarakan. Bahkan, sebagian anggota Komisi II menyatakan setuju apabila jadwal pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali koto itu dilaksanakan lebih cepat. Namun adapula yang merasa keberatan karena bisa memakan banyak anggaran. []