News

Tandingi Kekuatan Militer, Pemerintah Bayangan Myanmar Bentuk Pasukan Pertahanan Rakyat

'Pasukan Pertahanan Rakyat' nasional akan berfungsi sebagai pelopor dari 'Tentara Persatuan Federal' dari pasukan demokrasi, termasuk etnis minoritas


Tandingi Kekuatan Militer, Pemerintah Bayangan Myanmar Bentuk Pasukan Pertahanan Rakyat
Rombongan anak muda ikut turun ke jalan untuk menentang junta militer pada Kamis (6/5). (Foto: Associated Press)

AKURAT.CO, Rombongan massa yang sebagian besar adalah anak muda di kota terbesar Myanmar melakukan aksi protes kilat pada Kamis (6/5) untuk menentang kekuasaan militer. Inilah taktik terbaru mereka yang bertujuan untuk mengurangi respons mematikan dari otoritas.

Dilansir dari Associated Press, dalam aksi protes 5 menit di Yangon ini, sekitar 70 demonstran meneriakkan yel-yel untuk mendukung gerakan pembangkangan sipil melawan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Mereka lantas berpencar ke kerumunan pusat kota.

Associated Press

Demonstrasi juga digelar di kota-kota lain, termasuk Mandalay, tempat para biksu Buddha berunjuk rasa, serta di Dawei, tempat insinyur, guru, mahasiswa, dan anggota kelompok LGBT turun ke jalan. Di Yangon khususnya, demonstrasi kecil-kecilan telah populer dengan publikasi dari mulut ke mulut. Situasi ini kontras dengan bentrokan berminggu-minggu, di mana pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan, sementara demonstran membalas dengan senjata rakitan seperti bom molotov untuk membela diri.

Di daerah lain, aksi protes damai tetap dibubarkan secara paksa. Sementara itu, di sejumlah daerah terpencil, kelompok-kelompok penentang junta terkadang menyerang pasukan keamanan, sehingga terjadi bentrokan berdarah.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, 769 demonstran dan penonton telah tewas sejak pengambilalihan militer pada 1 Februari. Di sisi lain, junta mengklaim bahwa jumlah korban tewas sekitar sepertiga dari itu. Mereka pun berdalih penggunaan kekuatan mematikan dibenarkan untuk mengakhiri kerusuhan.

Setelah pemerintah militer mulai menggunakan kekuatan mematikan untuk menekan demonstrasi, pengunjuk rasa di sejumlah kota mulai mengorganisir diri mereka menjadi milisi atau kelompok pertahanan yang tumbuh di dalam negeri.

Pada Rabu (5/5), pemerintahan bayangan antimiliter yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan militer mengumumkan rencana untuk menyatukan kelompok-kelompok lokal ini. Mereka disatukan dalam 'Pasukan Pertahanan Rakyat' nasional yang akan berfungsi sebagai pelopor dari 'Tentara Persatuan Federal' dari pasukan demokrasi, termasuk etnis minoritas.

Rencana ini diumumkan oleh Khin Ma Ma Myo, wakil menteri pertahanan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional, yang menantang legitimasi junta. Ia mengatakan salah satu tugas dari Pasukan Pertahanan Rakyat adalah melindungi gerakan perlawanan negara dari serangan militer dan kekerasan yang dipicu oleh junta.

Pemerintah Persatuan Nasional mendapat dukungan dari beberapa kelompok etnis minoritas utama yang selama beberapa dekade telah mengupayakan otonomi yang lebih besar dan mempertahankan kekuatan gerilya mereka sendiri. Dua di antaranya yang paling penting adalah Kachin di utara dan Karen di Timur. Keduanya aktif terlibat dalam pertempuran dengan pasukan militer pemerintah.

Menurut Pado Man Man, juru bicara Brigade ke-5 Persatuan Nasional Karen, ia yakin bahwa pembentukan Tentara Pertahanan Rakyat akan menjadi langkah menuju negara masa depan yang mencakup semua kelompok etnis bersenjata.

"Munculnya Tentara Pertahanan Rakyat agak terlambat. Kami punya arah dan tujuan yang sama. Kami kini bekerja sama," ungkapnya.

Sejak perebutan kekuasaan oleh militer dan tindakan keras terhadap lawan, mahasiswa dan buruh pabrik telah melarikan diri ke wilayah yang dikuasai oleh pasukan gerilya etnis untuk mengikuti pelatihan militer.[]

Anugrah Harist Rachmadi

https://akurat.co