News

Taliban Dirikan Pengadilan Militer untuk Tegakkan Hukum Syariah di Afganistan

Menurut Samangani, pengadilan militer akan memiliki sejumlah wewenang


Taliban Dirikan Pengadilan Militer untuk Tegakkan Hukum Syariah di Afganistan
Pengadilan yang didirikan Taliban memiliki kekuatan untuk menafsirkan hukum Syariah, mengeluarkan keputusan hingga mendaftarkan pengaduan kasus terhadap pejabat Taliban (Anadolu Agency)

AKURAT.CO, Pemerintahan sementara Taliban pada Rabu (10/11) mengumumkan pembentukan pengadilan militer untuk menegakkan hukum Islam di Afganistan. Dalam sebuah pernyataan, Obaidullah Nezami dikatakan telah ditunjuk sebagai ketua pengadilan. Sementara, Seyed Aghaz dan Zahed Akhundzadeh menjabat sebagai wakilnya.

Enamullah Samangani, wakil juru bicara kelompok itu, mengatakan, pengadilan dibentuk atas instruksi pemimpin tertinggi Taliban, dan digunakan untuk menegakkan 'syariah dan reformasi sosial'.

"Pengadilan telah dibentuk atas perintah pemimpin tertinggi Hebatullah Akhundzada untuk menegakkan sistem syariah, keputusan ilahi, dan reformasi sosial," kata Samangani, dikutip dari Anadoly Agency.

baca juga:

Menurut Samangani, pengadilan militer akan memiliki sejumlah wewenang. Di antaranya  termasuk menafsirkan keputusan Syariah dan mengeluarkan keputusan yang relevan dengan hukum perdata Islam dan yurisprudensi dalam kasus tingkat tinggi. Selain itu, dikatakan pengadilan bisa menjadi tujuan untuk mendaftarkan pengaduan, tuntutan hukum, dan bahkan petisi untuk pejabat Taliban, anggota polisi, tentara, dan unit intelijen.

Sistem hukum di Afganistan tercatat masih lumpuh usai Taliban menggulingkan pemerintahan yang didukung Barat Agustus lalu. Di tengah 'absennya hukum yang mengikat', pejuang Taliban telah berupaya untuk menegakkan hukum dan ketertiban.

Sementara itu, Direktorat Tinggi Intelijen Taliban mengklaim bahwa tingkat kejahatan telah menurun, dengan 82 penculik dan puluhan pencuri ditangkap sejak mereka mengambil alih pemerintahan.

Perdana Menteri sementara, Hassan Akhund juga dilaporkan mulai mengarahkan para pejabat untuk menyelidiki kasus 'penangkapan dan penyiksaan' Allah Gul Mujahid. Mujahid adalah mantan dari anggota Wolesi Jirga atau majelis rendah Afganistan. Tindakan ini dilakukan usai video kasus kekerasan Mujahid viral di media sosial. Di video itu, Mujahid dipukuli dan dihina oleh pasukan Taliban. []