News

Tak Wajib Bayar, Ini 5 Fakta Imbauan Pemerintah terkait Pinjol Ilegal

Imbauan pemerintah terkait pinjol ilegal.


Tak Wajib Bayar, Ini 5 Fakta Imbauan Pemerintah terkait Pinjol Ilegal
Barang bukti dan tersangka dihadirkan terkait pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, (15/10/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah terus menggencarkan sejumlah aksi demi melawan layanan pinjaman online (pinjol) yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pinjol ilegal. Sejumlah aksi pun terus dilakukan termasuk penggerebekan sejumlah kantor tempat pinjol maupun penagih utang online.

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting imbauan pemerintah terkait pinjol ilegal. 

1. Jangan membayar tunggakan

Pemerintah dan OJK terus melakukan berbagai usaha demi memerangi pinjol ilegal ini. Salah satunya dengan memberikan imbauan kepada masyarkat agar tidak membayar tunggakan utang beserta bunga kepada berbagai pinjol ilegal tersebut. Imbauan ini pun terus digalakkan oleh pemerintah dari berbagai instansi terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2. Melanggar hukum perdata

OJK juga telah menyatakan bahwa pinjol ilegal juga telah melakukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah telah melanggar Pasal KUH Perdata sehingga ketentuan para pihak dalam hukum perdata ini tidak sah karena para pinjol ilegal tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah dan OJK. Selain itu, secara hukum pinjol tersebut juga berstatus ilegal atau tidak diakui sebagai objek hukum perdata. 

3. Melanggar hukum pidana

Selain perdata, pinjol ilegal ini juga dinyatakan telah melanggar ketentuan pidana. Dengan begitu perjanjian utang yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia. Selain itu, pinjol ilegal ini juga telah melakukan sejumlah pemerasan dan melanggar Pasal 368 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335, pelanggaran UU ITE, dan perlindungan konsumen. 

4. Lapor polisi

Pemerintah juga memberikan imbauan terkait hal yang harus dilakukan ketika mengalami permasalahan yang melibatkan pinjol ilegal. Jika mengalami penagihan secara paksa yang juga disertai dengan intimidasi hingga ancaman, maka masyarakat diimbau untuk segera melaporkan tindakannya tersebut ke kepolisian setempat.

5. Hanya berlaku bagi pelaku ilegal

OJK merupakan instansi yang berfungsi menentukan legalitas sebuah aplikasi pinjaman online. Beberapa pinjol atau perusahaan financial technology dinyatakan telah resmi dan keamanannya dijamin oleh OJK. Maka, penindakan hukum pidana dan perdata ini tidak berlaku bagi pinjol legal yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pernyataan ini juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Muhammad Mahfud MD.[]