News

Tak Terima Dibui 4,5 Bulan, Kivlan Zen: Tidak Sesuai Fakta Hukum, Ini Hanya Dendam Politik Wiranto

Majelis Hakim menilai Kivlan Zen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal


Tak Terima Dibui 4,5 Bulan, Kivlan Zen: Tidak Sesuai Fakta Hukum, Ini Hanya Dendam Politik Wiranto
Kivlan Zen saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) (Antara)

AKURAT.CO, Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tak terima vonis penjara 4 bulan 15 hari yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta.

Selain menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Kivlan menyebut perkara yang dituduhkan terhadap dirinya dilatarbelakangi dendam politik Wiranto.

"Walaupun (vonis) ini paling ringan, tetap saya nggak terima. Pengacara saya sudah siapkan (akan banding)," kata Kivlan usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/9/2021).

Kivlan menegaskan bahwa dirinya akan tetap mencari keadilan bahkan jika perlu hingga kasasi di MA. 

"Iya banding. Walaupun vonisnya cuma 4 bulan dan saya tidak ditahan lagi tapi bagaimanapun 4 bulan 15 hari itu tahan saya di Polda sama di Pomdam. Kita akan banding sampai Mahkamah Agung," ujarnya. 

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 15 hari kepada Kivlan. Hakim menilai Kivlan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata juncto Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut Kivlan Zen dengan penjara 7 bulan. Meski begitu Kivlan menegaskan dirinya akan banding. Kivlan mengungkap alasan mengapa dirinya akan melakukan banding.

"Karena pledoi saya nggak dimasukan, nggak dimasukan itu eksepsi saya untuk membantah. Ada saksi yang kemarin diabaikan kesaksiannya," ucap dia.

Kivlan juga menegaskan, langkah banding bukan terkait dengan harga diri ataupun jasanya terhadap negara sebagai prajurit TNI. Tetapi karena vonis yang dijatuhkan hakim tidak berdasar. 

"Bukan karena kehormatan dan harga diri saya, bukan karena saya berjasa tapi karena faktanya tidak memenuhi syarat. Ini karena dendam politik saja. Dendam politik Wiranto karena saya banyak mengkritik mereka, saya membela Prabowo di dalam demo ke Bawaslu bahwa hasil Pilpres (2019) tidak sah," demikian kata Kivlan Zen.[]