News

Tak Setuju Dana Haji untuk Intervensi Pasar, MPR: Jangan Menambah Kekecewaan Rakyat


Tak Setuju Dana Haji untuk Intervensi Pasar, MPR: Jangan Menambah Kekecewaan Rakyat
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat akan melakukan pertemuan dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (tengah) di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Kedatangan pimpinan MPR ini untuk menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengaku tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji, termasuk wacana pengalihan untuk keperluan intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

Hal itu dikatakan Syarief terkait wacana pengalihan dana haji untuk keperluan intervensi pasar kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada tahun 2020.

"Bank Indonesia seharusnya melakukan intervensi pasar dan memperkuat rupiah menggunakan dana cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Syarief menilai kekecewaan dari para calon jamaah haji memang berdasar karena mereka telah mengantre dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Bahkan, menurutnya, ada yang telah berpuluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji dan meskipun kecewa, masyarakat tentu paham dengan kondisi genting saat ini.

"Pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Termasuk wacana pemakaian dana haji sebesar Rp8,7 triliun oleh Bank Indonesia," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan untuk intervensi pasar dapat menggunakan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai 127,9 miliar dolar AS. Mestinya, dana tersebut cukup untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang untuk membuat berbagai kebijakan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah harus mengoptimalkan peluang tersebut untuk penyelesaian pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya," tegasnya.

"Jangan sampai menambah kekecewaan masyarakat yang batal berangkat haji tahun ini," sambungnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co