Ekonomi

Tak Sesuai Data Kementan, Anggota Komisi IV DPR Serukan Tolak Impor Beras

Tak Sesuai Data Kementan, Anggota Komisi IV DPR Serukan Tolak Impor Beras
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono di Bandung, Jawa Barat (AKURAT.CO/Kosim Rahman)

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono menilai rencana kebijakan impor beras yang akan diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak sesuai dengan data yang dimiliki Kementerian Pertanian. 

Sebab dirinya menganggap, berdasarkan data Kementerian Pertanian dari Januari hingga April 2021 disampaikan akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton. 

Data tersebut juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton. 

baca juga:

"Sehingga ada surplus tuh sampai bulan April 4,81 juta ton. Nah sehingga tentunya dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri," ucap Ono pada saat webinar di bersama media di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Dimana persoalan impor beras sebanyak 1 juta ton yang baru-baru ini mengemuka, bisa juga dilihat dari paparan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan parlemen belum lama ini. 

Kata Ono, di tahun 2018, impor beras mencapai 2,25 juta ton. Bulog sendiri mendapat penugasan sebanyak 1,75 juta ton. 

Berdasarkan laporan itu juga disampaikan masih ada sisa stok melebih 1 juta ton dari cadangan Bulog yang belum terserap. 

" Bahwa stok beras pada Bulog itu, baik yang merupakan cadangan beras pemerintah yang berjumlah 859 ribu lebih ton, dan beras komersial yang berjumlah 23 ribu ton dengan asumsi juga bahwa Bulog melakukan penyerapan sampai pada April 2021, ini diperkirakan jumlah totalnya sudah di atas 1 juta ton,"paparnya.

Ono pun ingin mengetahui pengambilan keputusan impor beras yang terjadi pada rapat terbatas antar pejabat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Apakah pertimbangan mengambil keputusan itu menyikapi isu global terkait krisis pangan terkait dampak pandemi Covid-19. 

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu