News

Tak Sepakat BNP2TKI Dibubarkan, Demokrat: Pimpinannya yang Harus Diganti


Tak Sepakat BNP2TKI Dibubarkan, Demokrat: Pimpinannya yang Harus Diganti
Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, saat ditemui di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8). (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tidak sepakat dengan usulan pembubarna Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pasca adanya keputusan otoritas Kerajaan Arab Saudi yang mengeksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Menurut Ferdinand, awalnya BNP2TKI didirikan dengan tujuan yang baik, untuk mengkordinasikan dan mengatur penempatan serta perlindungan TKI.

Sayangnya, kinerja lembaga dibawah pimpinan Nusron Wahid itu tidak pernah menunjukan kinerja yang baik dan bermanfaat bagi TKI.

"Sayangnya kinerja badan ini tidak pernah menunjukkan kinerja baik dan bermamfaat. Malah cenderung jadi menambah beban APBN dan juga menambah beban calon tenaga kerja kita yang mau berangkat ke luar negeri," kata Ferdinand dihubungi AKURAT.CO, Jakarta, Jumat (2/11).

Apalagi sekarang, kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat itu, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid lebih banyak berbicara soal politik dan Pilpres daripada keselamatan dan perlindungan TKI.

"kepala BNP2 TKI tampaknya kuran bicara tentang perlindungan TKI di depan publik tapi lebih banyak bicara politik dan pilpres serta gal hal lain yang tidak berkaitan dengan tupoksinya," ujarnya.

Ia menuturkan, dirinya tidak sepakat BNP2TKI dibubarkan. Namun Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid yang harus diganti agar lembaga tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada TKI di luar negari.

Dikatakanya,  BNP2TKI dibawah pimpinan Nusron Wahid tidak berguna bagi TKI di laur negeri.

"Saya usul, sebaiknya jangan di bubarkan. Tapi diganti pemimpinnya agar BNP2 TKI lebih berguna lagi kedepan. Atau jika memang tak bisa diharapkan lagi, silahkan bubarkan karena percuma saja. Alihkan semua masalah TKI menjadi direktorat tersendiri di kemenaker. Ini lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, meminta Pemerintah untuk membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena dianggap tidak becus dalam mengurus permasalahan yang membelit TKI.

Hal itu ia katakan saat menanggapi dieksekusinya TKI asal Majalengka Tuti Tursilawatioleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Senin (29/10) lalu.

Syaifullah mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpin oleh Nusron Wahid itu terlihat tidak ada gunanya dalam berdiplomasi melindungi TKI.

"Bila perlu dibubarkan saja BNP2TKI itu, enggak ada gunanya," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Daftar Panjang TKI Dihukum Mati' di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11).[]