News

Tak Hanya Disemprot Anies, Ratusan PNS yang Ogah Ikut Lelang Jabatan Juga Kena Sanksi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan hukuman yang pas buat PNS ogah ikit lelalang jabatan itu.


Tak Hanya Disemprot Anies, Ratusan PNS yang Ogah Ikut Lelang Jabatan Juga Kena Sanksi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mengikuti Apel pagi di lapangan utama Gedung Kementrian Dalam Negri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). Apel ini merupakan instruksi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk dan mengikuti apel pagi usai libur Lebaran. Apel ini diikuti seluruh PNS Eselon I dan II hingga staf yang ada di kementrian dalam negr (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Sebanyak 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang  tidak mengikuti lelang jabatan yang dibuka Gubernur Anies Baswedan dipastikan bakal disanksi lantaran dianggap tidak patuh.  

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, sekarang ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan hukuman yang pas buat PNS yang dianggap cuek pada arahan atasan. Belum ada keputusan final soal sanksi tersebut.

"Tim sedang merumuskan, apakah yang 239 ini akan mendapat sanksi peringatan seperti apa, masih dalam bahasan," kata Maria Qibtya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/5/2021).

PNS yang dianggap tidak patuh ini, sebelumnya sudah kena semprot dari Anies Baswedan. Mereka dikumpulkan di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021) lalu di bawah terik matahari. Anies Baswedan yang hadir ketika itu meluapkan kekesalannya. Anies sebal karena mereka dianggap mampu menduduki jabatan yang dilelang, namun tidak menggubris arahan Pemerintah Provinsi DKI.    

"Kemarin pak gubernur ingatkan itu, anda sebagai PNS  harus taat aturan, jadi kalau Sekda sudah instruksikan dan wajibkan, anda mestinya ikut," kata Maria.

Maria mengatakan instruksi resmi dari jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi bersifat wajib ditaati seluruh bawahan termasuk perintah ikut lelang  jabatan ini. Jika ada pegawai yang berhalangan ikut setidaknya memberi lapor sebagai upaya menunjukkan itikad baik. 

"Ya kan kalau PNS dia harus taat apa yang sudah menjadi kewajibannya, termasuk instruksi, kan harus dilaksanakan," tegas Maria.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan introspeksi diri setelah 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI ogah mengambil tawaran lelang jabatan eselon II. Padahal seluruh PNS itu dianggap mampu mengisi jabatan-jabatan yang lowong itu.

Menurut Pras sapaan Prasetyo Edi, ada hal-hal yang memicu para PNS itu menolak ikut lelang jabatan tersebut. Mustahil kata dia,  jika sikap para PNS tidak dipicu sesuatu yang ganjil. Pras menilai ada yang salah dalam pola birokrasi dan regenerasi di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Introspeksi diri itu penting. Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa," kata Pras.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co