News

Tak Gentar dengan Tuntutan Mundur, PM Malaysia Optimis Peroleh Suara Mayoritas di Sidang Parlemen

Muhyiddin berkuasa pada Maret tahun lalu setelah menang dengan suara tipis di parlemen


Tak Gentar dengan Tuntutan Mundur, PM Malaysia Optimis Peroleh Suara Mayoritas di Sidang Parlemen
Dalam foto ini, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sedang memperkenalkan anggota kabinet barunya di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, 9 Maret 2020 (Mohd Rasfan | AFP | Getty Images)

AKURAT.CO, Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin telah mengatakan keoptimisannya untuk mendulang dukungan dari mayoritas anggota parlemen pada pertemuan legislatif berikutnya pada bulan September. Komentar itu disampaikan Muhyiddin pada Selasa (4/8) di tengah seruan agar ia mundur dari jabatannya.

"Saya akan menentukan legitimasi saya di parlemen saat Dewan Rakyat duduk bulan September. Saya telah memperoleh deklarasi hukum dari anggota parlemen yang meyakinkan saya bahwa saya masih memiliki kepercayaan mayoritas," kata Muhyiddin merujuk pada majelis rendah parlemen Malaysia yang memiliki 222 kursi. 

"Yang Mulia, Yang di-Pertuan Agong, telah menerima saran saya untuk menentukan legitimasi saya di parlemen. Dengan demikian, administrasi pemerintahan saat ini akan terus berlanjut," sambung Muhyiddin yang saat berbicara didampingi oleh menteri-menteri kunci termasuk Wakil PM Ismail Sabri Yaakob.

Muhyiddin berkuasa pada Maret tahun lalu setelah menang dengan suara tipis di parlemen. Namun sejak menjadi PM, Muhyiddin telah berusaha menghindari pemungutan suara parlemen yang dapat digunakan lawan politiknya sebagai proksi untuk mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya.

Anggota parlemen oposisi juga telah berulang kali menyerukan mosi tidak percaya untuk membuktikan bahwa blok Perikatan Nasional (PN) milik Muhyiddin tidak memiliki mayoritas parlemen. Namun, sebagaimana diwartakan CNBC News hingga SCMP, Muhyiddin sampai saat ini terus menolak seruan itu. 

Dalam pernyataan barunya, ia mengklaim bahwa dia masih mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Ia juga berkata akan membuktikan legitimasinya sebagai pemimpin negara melalui mosi percaya bulan depan. Muhyiddin mengatakan raja menerima proposalnya.

Namun upaya Muhyiddin itu terlihat belum mampu memengaruhi pihak oposisi. Dalam sepekan terakhir ini saja, Muhyiddin terus diterpa tekanan untuk mundur. Bahkan, pada Senin (2/8), Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menegaskan bahwa 11 dari 38 anggota parlemennya akan menarik dukungan untuk Muhyiddin. 

Sementara dalam pidato teranyarnya, Muhyiddin mengatakan hanya delapan anggota parlemen UMNO yang telah menulis surat kepada Sultan Abdullah yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mendukung koalisi yang berkuasa. Muhyiddin juga membantah telah mencari konflik dengan raja dan melakukan penghianatan seperti yang dituduhkan pihak oposisi.

"Saya dituduh durhaka (melakukan pengkhianatan), ketika semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi konstitusi federal dan membela lembaga kerajaan. Saya tidak akan mengkhianati prinsip saya dan akan terus membela konstitusi," katanya.

Drama baru politik yang makin memanas di Malaysia ini terjadi terutama setelah kasus pencabutan undang-undang darurat Covid-19. Diketahui,  Muhyiddin menolak untuk mengizinkan debat parlemen tentang status darurat untuk menangani tanggapan negara terhadap pandemi virus corona. Sebaliknya, pemerintahannya justru mencabut status darurat Covid-19. Sementara raja secara eksplisit telah menyerukan pembahasan dan perdebatan mengenai pembatalan peraturan darurat di pertemuan khusus parlemen pekan lalu. 

Setelahnya, raja Malaysia mengeluarkan teguran publik yang jarang terjadi atas langkah pemerintah untuk mencabut undang-undang darurat Covid-19 tanpa persetujuan istana, seperti yang dipersyaratkan oleh konstitusi.

Raja Malaysia adalah raja konstitusional dan dihormati oleh penduduk multi-etnis negara itu.

Menanggapi teguran Raja, Muhyiddin berusaha untuk menyembuhkan keretakan. Akhirnya, pada Senin (2/8), Muhyiddin mengumumkan bahwa dia akan mengizinkan pemungutan suara untuk undang-undang darurat di sidang September mendatang. 

Malaysia telah jatuh ke dalam krisis politik sejak pengunduran diri mendadak Mantan PM Mahathir Mohamad pada Februari tahun lalu. Pergumulan politik terbaru telah terjadi ketika negara itu sedang berjuang melawan wabah Covid-19 terburuknya.

Pada pertengan Juli lalu, untuk pertama kalinya, Malaysia mencatatkan infeksi harian Covid-19 dengan angka melampaui 10 ribu kasus. Sejak itu, infeksi harian yang dilaporkan berkisar di angka tersebut. Padahal, Malaysia sudah melakukan upaya penguncian ketat hingga undang-undang darurat. 

Pada Selasa (3/8) kemarin, Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan bahwa kasus harian diperkirakan akan tetap berada di angka sekitar 17 ribu. Ini memproyeksikan bahwa infeksi harian akan mencapai puncaknya pada pertengahan September, sebelum turun menjadi sekitar 1.000 kasus per hari pada bulan Oktober.

Malaysia telah memvaksinasi sekitar 22 persen dari populasinya, kata kementerian kesehatan. []