Ekonomi

Tak Ada Upaya Terobosan, Menaikkan Kelas UMKM Hanya Kiasan Semata!

sampai saat ini Kemenkop UKM  selalu berslogan untuk menaikkan kelas UMKM, namun dalam kenyataannya slogan tersebut hanya kiasan semata


Tak Ada Upaya Terobosan, Menaikkan Kelas UMKM Hanya Kiasan Semata!
Pekerja UMKM menata barang dagangan di kios sentra kerajinan berbahan rotan di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/9/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto menyampaikan bahwa sampai saat ini Kementerian Koperasi dan UKM selalu berslogan untuk menaikkan kelas usaha mikro agar menjadi usaha kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah. Namun dalam kenyataannya slogan tersebut hanya kiasan semata, sebab tidak terlihat adanya kebijakan serius sebagai "affirmative action" untuk menaikkan skala usaha mereka.

"Hal ini tidak terlihat sama sekali dari upaya terobosan yang memadai untuk memungkinkan terutama skala usaha mikro dan kecil untuk naik kelas. Dari aspek pembiayaan misalnya, usaha mikro yang mendominasi jumlah pelaku usaha hingga 99,6% ternyata hanya dapat alokasi dari perbankan 3% dari total alokasi untuk UMKM sebesar 19,73% pada tahun 2020.  Mereka selama ini dibiarkan saja terjerat oleh rentenir dengan bunga mencekik hingga 10-30% per bulan. Sehingga jangankan untuk menciptakan nilai cadangan untuk reinvestasi atau pengembangan usaha sudah tidak mungkin. Untuk dapat menghidupi ekonomi keluarga secara layak saja sulit," ucapnya melalui keterangan tertulis yang didapat di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Skema kredit yang dikembangkan oleh perbankan, lanjutnya, tidak mungkin terakses oleh mereka karena persyaratan dan plafon kredit yang dikembangkan juga tidak memenuhi sasaran usaha skala mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil itu hanya butuh modal kerja yang maksimal angkanya sesuai dengan kapasitas bisnis mereka itu sebesar Rp5 juta. Tapi plafonnya dinaikkan terus sehingga hanya bisa diakses oleh usaha skala menengah hingga besar. 

"Sebab mereka selalu berasumsi bahwa usaha yang dibantu itu butuh akses pembiayaan lebih besar, padahal ini tidak di dasarkan fakta lapangan. Kenyataan di lapangan justru semakin dinaikan plafonnya semakin tidak terjangkau. Sehingga usaha mikro dan kecil justru semakin tertinggal. Termasuk di dalamnya kredit program bersubsidi semacam Kredit Usaha Rakyat ( KUR) maupun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional," bebernya.

Semua itu manfaatnya hanya jatuh kepada para makelar program. Bank tidak hanya menikmati subsidi bunga namun juga menikmati dana murah untuk selamatkan likuiditas mereka.

Sebetulnya semua itu hanya akal-akalan karena bank tidak mau direpotkan dengan administrasi yang banyak dan ketiadaan jaminan. Apalagi di masa pandemi saat ini yang mana menurut aturan Bassel Accord mereka semakin over prudent. 

"Padahal selama ini, dan terutama di masa Covid, Penyertaan Modal Negara ( PNM) dan Dana Penempatan dari sumber uang Pemerintah itu diatasnamakan untuk menyelamatkan UMKM. Sebut saja untuk tahun 2020 saja dialokasikan sebesar Rp124 triliun. Uang ini tidak sampai ke kelompok usaha mikro dan kecil," ucapnya.

Sementara itu, tambahnya, lembaga taktis yang dibuat oleh Kemenkop dan UKM seperti Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir ( LPDB) juga sudah mandul dan hanya habis untuk biayai beban pegawainya yang mirip birokrasi pemerintah.  

" Pelaku usaha kita keseluruhan menurut Kemenkop dan UKM (Juli, 2021) sebanyak 64.199.606. Usaha berskala mikro jumlahnya 63.955.369 juta atau 99,61 persen. Usaha Kecil jumlahnya 193.959 ribu atau 0,30 persen. Jumlah usaha menengah 44.728 atau 0,07 persen. Sementara Usaha Besar hanya 5.550 atau 0, 008 persen," tegasnya.