Ekonomi

Tak Ada Gebrakan Besar Kebijakan Pajak dari DJP di Tahun Ini


 Tak Ada Gebrakan Besar Kebijakan Pajak dari DJP di Tahun Ini
Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP saat diskusi publik mengenai Optimalisasi Penerimaan Perpajakan: Strategi dan Tantangan di Jakarta, Senin (14/5). (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa pihaknya tidak akan ada gebrakan besar terkait kebijakan perpajakan karena harus menjaga momentum ekonomi yang sedang bertumbuh positif.

"Kami fokus ke pengelolaan dan pemanfaatan data, termasuk yang sudah kami dapatkan dari tax amnesty,” kata Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP saat diskusi publik mengenai optimalisasi penerimaan perpajakan: Strategi dan tantangan di Jakarta, Senin (14/5).

Meski begitu, DJP ternyata tahun ini memiliki target penerimaan pajak tumbuh 24%, yang perlu dikejar. Menurutnya, penerimaan pajak yang sedang dalam tren pertumbuhan double digit sepanjang empat bulan terakhir belum cukup memadai sehingga perlu dijaga konsistensinya.

"Tantangan kami bagaimana angka bulan ke bulan meningkat sehingga memberikan dampak positif juga bagi ekonomi keseluruhan," ucap Yon.

Dia menjelaskan bahwa semua pertumbuhan penerimaan perpajakan juga tumbuh realatif cukup optimis hingga per Maret 2018, terlihat dari semua komponennya.

Kontribusi utama penerimaan pajak adalah dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang tumbuh 14,1% dan pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang meningkat 17,3% tanpa memasukan Tax Amnesty.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa tantangan di sektor perpajakan juga pada tahun ini lebih tinggi.

"Ini tercermin dari kenaikan harga minyak mentah dan juga depresiasi rupiah yang perlu diwaspadai pengaruh dan dampaknya. Karena ini semua akan mempengaruhi penerimaan perpajakan, program reformasi perpajakan perlu terus dilaksanakan," tutur dia dalam kesempatan yang sama. []