News

Tak Ada Dalil Baru, KPK Harap Hakim MA Tolak PK Emir Moeis

Emir Moeis divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara pada 24 April 2014


Tak Ada Dalil Baru, KPK Harap Hakim MA Tolak PK Emir Moeis
Emir Moeis (Antara Photo)

AKURAT.CO, Izedrick Emir Moeis alias Emir Moeis melakukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis kasus suap atas dirinya. Emir Moeis divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara pada 24 April 2014.

Menanggapi PK yang diajukan Emir Moeis, KPK mengaku siap menghadapi permohonan PK tersebut.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tidak ada yang baru dari permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Emir Moeis.

"Dari permohonan yang kami terima, dalil pemohon PK dimaksud tidak ada hal baru, hanyalah pengulangan dari pembelaannya saat sidang pada tingkat pertama," kata Ali di Jakarta dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Sidang PK akan digelar di Pengadilan Jakarta Pusat. Agendanya pembacaan permohonan PK oleh Emir Moeis.

"Informasi yang kami terima hari ini, 28 September 2021, dijadwalkan sidang perdana PK yang diajukan Izedrick Emir Moeis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan permohonan PK," tambah Ali.

Ali meyakini hakim MA akan menolak permohonan PK Emir Moeis.

"Untuk itu, kami berharap majelis hakim PK di Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut," ungkap Ali.

Diketahui, pada 14 April 2014, pengadilan Tipikor memvonis Emir hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menilai Emir Moeis terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda Rp 150 juta dengan ketentuan jika denda tak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan," kata ketua majelis hakim Matheus Samiaji kala itu.

Hukuman atas Emir diketahui lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, jaksa KPK meminta majelis menghukum mantan Ketua Komisi Keuangan DPR tersebut dengan pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Namun Hakim menilai uang sebagai hadiah lantaran Emir mengupayakan konsorsium Alstom Power menjadi pemenang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004.

Hakim Sofialdi mengatakan agar menang dalam lelang proyek PLTU Tarahan tahun 2004, konsorsium Alstom menunjuk Presiden Pasific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sarafi untuk mengurus proyek tersebut. Pirooz dianggap memiliki hubungan dengan pejabat di Indonesia serta menjadi teman Emir semasa menjadi mahasiswa di Amerika Serikat.

Pirooz kemudian berusaha meminta bantuan Emir. Sofialdi mengatakan, Emir dijanjikan mendapat bagian fee yang diterima deri Alstom setelah tender dimenangkan konsorsium Alstom Power.

Pada 2005 dan 2006, menurut dia, Pirooz mendapat bayaran fee dari Alstom US$ 506.308 atau 1 persen dari nilai kontrak. Namun, tidak semuanya dikirim ke Emir. Uang tersebut beberapa kali dikirim ke Emir melalui rekening PT Artha Nusantara Utama untuk menyamarkan suap.

Setelah uang dari Pirooz masuk ke PT ANU, Emir meminta Yuliansah Zulkarnain menyetorkan US$ 357 ribu ke rekeningnya di Bank Century. Emir dan Alstom Power Inc beberapa kali bertemu untuk membahas pemenangan konsorsium Alstom Power Inc.

Beberapa pertemuan itu dilakukan di Prancis dan Washington D.C., Amerika Serikat, pada Desember 2002 atas biaya Alstom. Konsorsium Alstom akhirnya diputuskan menjadi pemenang dalam pekerjaan dengan nilai kontrak US$ 117,281 ribu dan Rp 8,917 miliar tersebut pada 6 Mei 2004. []