News

Dicecar Soal Istana Siap Anggaran Kegiatan Jokowi 3 Periode, Pramono Anung: Tidak Ada

Dicecar Soal Istana Siap Anggaran Kegiatan Jokowi 3 Periode, Pramono Anung: Tidak Ada
Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019). Rapim TNI-Polri 2019 kali ini dihadiri 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tinggi Polri. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meyakinkan jika istana tidak mengeluarkan anggaran untuk digunakan dalam kegiatan yang menggaungkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Salah satunya seperti organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga demikian clear terhadap hal itu," terang Pramono dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Menurut Pramono pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan upaya yang tidak mudah. Dia mengatakan, pelaksanaan amendemen justru akan membuka potensi adanya perubahan-perubahan lain.

baca juga:

"Kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amendemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amendemen itu dilakukan," ungkapnya.

Selain itu, Pramono juga merasa yakin Presiden Jokowi komitmen dengan pernyataannya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dia memastikan ada anggaran di Sekretariat Negara (Setneg) yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbau wacana tiga periode.

"Mengenai anggaran tiga periode tentu saja nggak ada," pungkasnya.

Sebelumnya perlu diketahui, sejumlah anggota Komisi II DPR RI yakni dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus, Fraksi PKS Mardani Ali Sera serta Guspardi Gaus dari Fraksi PAN menyinggung soal isu tersebut.

Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus, DPR wajib mempertanyakan hal itu karena menyangkut tugas dari Mensesneg dalam memberikan dukungan administrasi dan analisis penyelenggaraan lembaga daerah.[]