tag: Peraturan presiden

Jokowi Cabut Perpres Miras, Anggota DPR: Presiden Mendengar Suara Rakyat

Wakil Ketua MKD DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah presiden yang mencabut Peraturan

Pemerintah Tancap Gas Penyelesaian Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah tengah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri atas 49 PP dan 5 at

Singgung Utang Negara, Said Didu: Rakyat Kritisi Utang Karena Merekalah yang Bayar!

Said Didu menegaskan bahwa persoalan penambahan utang negara merupakan urusan Presiden

Jokowi Undang Pihak yang Tolak UU Cipta Kerja Lakukan Judicial Review ke MK

Jokowi mengundang segenap masyarakat yang merasa tidak puas atau menolak atas lahirnya UU Cipta Kerj

KPK Pelajari PP Nomor 41/2020 Soal Pengalihan Status Pegawai ke ASN

Semestinya PP itu sudah berlaku sejak diundangkan tanggal 27 Juli 2020.

Gaji Ketua KPAI Rp26 Juta, Wakil Ketua Rp24 Juta, dan Anggota Rp21 Juta

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, menurut perpres, tidak diberikan penghasilan

Ma'ruf Amin Beberkan Alasan Pemerintah Revisi Perpres KNKS

Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintahan untuk memimpin secara langsung pengembangan keuanga

Perpres Kemenko Kemaritiman dan Investasi Terbit, Ini Cakupan Kewenangan Menko Luhut

Pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kema

Menko PMK: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Perpres

5 tahun belum pernah ada penyesuaian tarif.

Perpres Mobil Listrik Sudah Berlaku, Bagaimana Masa Depan Industri Migas?

Potensi energi migas bakal tergantikan dengan energi listrik yang semakin masif.

Minimalisir Risiko Kecelakaan, Kecepatan Sepeda Listrik Perlu Dibatasi

Kapasitas silinder harus dibuat kurang dari 100 sentimeter kubik

Insentif Transportasi Umum Bermotor Listrik Harus Lebih Besar

Kebijakan itu semestinya secara simultan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas dan menekan angka ke

KLHK Siap Berantas Sampah Plastik di Laut Lewat PP No 83/2018

Masalah sampah dan puing-puing plastik laut telah menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan.

Ketua DPR : Perpres 20/2018 Bukan Penyebab Banyaknya TKA Ilegal

Berdasar data Kemenaker, izin kerja bagi TKA dari berbagai negara yang masih berlaku hingga akhir 20

Fadli Zon Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Bermasalah

Fadli Zon: Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan pemerintah, ber

Bamsoet Minta Pemerintah Tetap Prioritaskan Pekerja Lokal daripada Asing

Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah agar menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negara

Menteri Bappenas Luruskan Persepsi Dana Haji untuk Infrastruktur

Bambang: adanya KNKS adalah agar sinergi antara industri dan regulasi