Penegakan Hukum Tahun 2021 di Mata Pakar Hukum Pidana
Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad memberikan catatan soal penegakan hukum selama tahun 2021, khususnya penegakan oleh Kejaksaan RI.
Tag Pakar hukum pidana
Pakar Hukum Sebut Kerugian Negara Rp22,7 Triliun di Kasus Asabri Tak Sesuai Fakta
Chairul Huda mengatakan bahwa perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri sudah lama terjadi.
Tutup Usia, 5 Fakta Penting Pakar Hukum Pidana JE Sahetapy
JE Sahetapy dikenal sebagai salah satu tokoh paling disegani di kalangan ahli hukum karena cukup getol memperjuangkan persoalan kemanusiaan.
Pakar Hukum Dorong Kasus Penimbunan Obat COVID-19 Dijerat dengan Pidana Korporasi
Biasanya tindakan menimbun dilakukan bila ada situasi genting, seperti gejolak sosial-politik maupun wabah
Soal Lanjutan Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab, Pakar Hukum Minta Polisi Temukan Penyebarnya
Menurutnya, penyebar tersebut bisa dikenakan pidana secara hukum, yang hingga kini belum ditetapkan
Pakar Hukum Pidana Nilai Pimpinan KPK Firli Cs Kedepankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Dua dari lima prinsip KPK yang harus diterapkan (Firli Cs) sejalan dengan prinsip pemuliaan dan perl
Rommy Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta
JPU KPK telah mendakwa Romy karena diduga menerima suap senilai total Rp416,4 Juta pada perkara suap
Pakar Hukum Pidana Sebut Dakwaan KPK untuk Rommy Tidak Tepat
"Tidak mungkin orang impoten turut ikut serta memperkosa, tidak mungkin, karena dia tidak punya kapa
Pakar Hukum Pidana: Presiden Jokowi Tak Perlu Ragu Undangkan Revisi UU KPK
Independen atau tidaknya KPK, pimpinan kita bisa lihat dari rulles of the games.
Romli Atmasasmita: Revisi UU untuk Kembalikan Marwah dan Jati Diri KPK
KPK harusnya berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan kementerian terkait jika ada sebuah kas
KPK Sudutkan Bamsoet, Pakar Hukum: Rasanya Negara Ini Pindah dari Presiden ke KPK
Sesama penyelenggara negara harus saling menghormati dan menghargai atas kewenangan masing-masing.
Pakar Hukum Pidana Sebut Pelaporan KPK ke Pengadilan HAM Internasional Berlebihan
Membawanya ke lembaga lain menurut saya hal yang berlebihan, dan tanpa dasar hukum.
Pengamat: Terbitkan Sprindik Baru, KPK Melanggar Hukum
Itu kan sudah inkrah dan mengikat semua pihak. Berarti mereka bisa kita jerat dengan pasal 216 KUHP.
© Copyright 2022. PT. Akurat Sentra Media.