Politisi PKS Desak Menperin Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah!
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaskan kinerja Menperin harus serius dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaskan kinerja Menperin harus serius dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah.
Untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, anggota Komisi VII DPR RI minta pemerintah bertanggungjawab.
Politikus PKS itu meminta agar pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng ini.
Skandal ekspor minyak goreng yang melibatkan Dirjen Daglu, Kemendag, beserta pimpinan beberapa perusahaan produsen migor layak disebut kejahatan korporasi.
Fraksi PKS DPR RI menolak wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram karena keduanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Luhut tidak sepatutnya bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah untuk tidak salah fokus dalam mengurai masalah kelangkaan minyak goreng.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, usul pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan.
Mulyanto, mengusulkan kepada pemerintah supaya menetapkan pertalite sebagai BBM dalam penugasan.
Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba.
Mulyanto mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.
Mulyanto meminta pemerintah serius dalam mengendalikan harga kebutuhan dasar
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah ini jangan dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga energi domestik.
Dirjen Penegakan Hukum ESDM nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan.
Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bereaksi terhadap status penambangan batuan andesit di Desa Wadas.
Menurutnya, kebijakan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu karena implementasinya dirasa terlalu berbelit-belit.
Pemerintah perlu memeriksa dokumen perizinan tambang dan fakta lapangan terkait amdal dan persyaratan perizinan tambang emas di Moutong
Politikus PKS Mulyanto menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.
Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah yang memaksakan kehendak