Tag Mulyanto

Politisi PKS Desak Menperin Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah!

Politisi PKS Desak Menperin Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah!

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaskan kinerja Menperin harus serius dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. 

Legislator Minta Pemerintah Tolong Tanggung Jawab, Beli Sawit Rakyat!

Untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, anggota Komisi VII DPR RI minta pemerintah bertanggungjawab.

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, PKS: Jangan Sampai Bernasib Sama Seperti Batu Bara

Politikus PKS itu meminta agar pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng ini.

Legislator Sebut Kasus Migor Layak Disebut sebagai Kejahatan Korporasi

Skandal ekspor minyak goreng yang melibatkan Dirjen Daglu, Kemendag, beserta pimpinan beberapa perusahaan produsen migor layak disebut kejahatan korporasi.

Tolak Wacana Kenaikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg, Mulyanto: 'Masyarakat Bisa Kolaps'

Fraksi PKS DPR RI menolak wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram karena keduanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Isyaratkan Harga Pertalite Hingga Gas Melon Bakal Naik, DPR: Pernyataan Luhut Meneror Masyarakat!

Luhut tidak sepatutnya bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram

Minyak Goreng Masih Langka, Komisi VII Desak Pemerintah Jangan Salah Fokus

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah untuk tidak salah fokus dalam mengurai masalah kelangkaan minyak goreng.

Komisi VII Minta Pemerintah Segera Tetapkan Pertalite Sebagai BBM Penugasan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, usul pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan.

PKS Minta Pemerintah Tetapkan Pertalite Sebagai BBM Penugasan 

Mulyanto, mengusulkan kepada pemerintah supaya menetapkan pertalite sebagai BBM dalam penugasan.

Pemerintah Didesak Kembali Terapkan Pajak Ekspor Batu Bara, PKS: Jangan Sampai Muncul Ketidakadilan!

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba.

6 Produsen Minyak Goreng Tutup, PKS: Segera Bentuk Lembaga Pengelola DMO CPO!

Mulyanto mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.

Harga LPG Non-Subsidi Meroket, Legislator Minta Pemerintah Segera Kendalikan Harga

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.

PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

Mulyanto meminta pemerintah serius dalam mengendalikan harga kebutuhan dasar

Rusia Serang Ukraina, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Harga Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah ini jangan dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga energi domestik.

PKS Sarankan Pemerintah Bentuk Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian ESDM 

Dirjen Penegakan Hukum ESDM nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan. 

Legislator PKS Minta Presiden Jokowi Keluarkan Sikap Soal Polemik di Desa Wadas

Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bereaksi terhadap status penambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Legislator Ini Kritik Program Kompor Listrik PLN: Terkesan Ribet dan Bertele-tele

Menurutnya, kebijakan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu karena implementasinya dirasa terlalu berbelit-belit.

PKS Minta Menteri ESDM Turun Tangan Selesaikan Persoalan Tambang Moutong 

Pemerintah perlu memeriksa dokumen perizinan tambang dan fakta lapangan terkait amdal dan persyaratan perizinan tambang emas di Moutong

Harga 3 BBM Naik di Tengah Lonjakan Kasus Omicron, Politikus PKS: Teganya!

Politikus PKS Mulyanto menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Insiden Wadas, Pemerintah Jangan Sok Kuasa

Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah yang memaksakan kehendak