Tag Mukhamad misbakhun

Misbakhun: Jangan Sampai Negara Kalah dengan Korporasi Sawit Hanya Karena Oligarki!

Misbakhun: Jangan Sampai Negara Kalah dengan Korporasi Sawit Hanya Karena Oligarki!

jatuhnya CPO dan langkanya minyak goreng mempengaruhi kestabilitasan negara dari turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan saat ini

Misbakhun: Perusahaan Sawit Jangan Jadi Kacang Lupa Kulitnya!

jangan sampai korporasi lupa akan jasa negara yang membantu mereka agar bisa mengembangkan bisnisnya

Puji Langkah Kejagung, Misbakhun Ingin Perusahaan Mafia Ekspor CPO Juga Digulung

Misbakhun memuji langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap beberapa tersangka kasus mafia minyak goreng

Investasi Ilegal Viral, Misbakhun Gandeng OJK Turun dan Edukasi Langsung ke Masyarakat

Anggota Komisi XI DPR-RI H. Mukhamad Misbakhun, menggandeng OJK turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat soal bahaya investasi ilegal.

Misbakhun: Partai Golkar Sejak Awal Berdiri Ditujukan untuk Perkuat Empat Pilar Kebangsaan

Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun sosialisasikan empat pilar kebangsaan di Hall Room Kantor DPD Partau Golkar Kota Pasuruan.

Misbakhun : IHT Kalah Saing Lawan Konsolidasi Anti Tembakau

Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) kalah bersaing dengan isu yang dibawakan oleh organisasi anti rokok.

Misbakhun Desak Pemerintah Intervensi Harga Minyak Goreng Hingga BBM

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk mengintervensi harga minyak goreng dan tidak dilepaskan sepenuhnya ke mekanisme pasar.

Ramai Pinjol Ilegal, Misbakhun: Kinerja OJK Belum Optimal!

banyaknya produk jasa keuangan saat ini belum diimbangi dengan tingginya literasi di kalangan masyarakat

Inflasi Diperkirakan Meningkat, Misbakhun : Memang Belum Diantisipasi Oleh APBN

Misbakhun menilai pemerintah memang belum mengantisipasi APBN seperti faktor perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan hatga energi dan pangan melambung.

Misbakhun : Jangan Sampai Puasa Masyrakat Bukan Pusing Ibadah Tapi Harga Pangan!

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah harus mengantisipasi lonjakan harga pangan mendekati ramadan ini.

Jokowi Geram Banyak Kementerian Masih Impor, Misbakhun: Ini Masalah Keberpihakan!

saat ini produk dalam negeri sebenarnya levelnya masih berimbang dengan produk impor

Kampanyekan QRIS, Misbakhun Ajak BI Masuk Desa

Misbakhun menjelaskan sekarang warga desa sudah akrab dengan gawai terkoneksi internet

Apresiasi Kinerja BI Ditengah Pandemi, Misbakhun Usul Penerbitan Whitepaper Sebagai Bahan Referensi

Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi BI yang mengumumkan realisasi penerimaan Anggaran Tahunan BI (ATBI) sebesar Rp95,80 triliun sepanjang 2021.

Misbakhun: Perbankan Syariah Tumbuh Lebih Pesat Dibandingkan Bank Konvensional

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran pembiayaan bank syariah mencapai Rp253,63 trliun pada bulan Juni tahun 2021

Misbakhun: Ekonomi Syariah Indonesia Alami Pertumbuhan Signifikan!

Menurut Global Islamic Economy Indicator Report memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari US$2,52 triliun

Cegah Konstituen Tertipu Investasi Abal-abal, Misbakhun Kampanyekan Literasi Digital

belakangan ini banyak penyedia layanan investasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ternyata cuma penipuan

Innalillahi wainna ilaihi rojiun Ibunda Mukhamad Misbakhun Tutup Usia

Ibunda Mukhamad Misbakhun bernama Hj. Sawalin tutup usia pada hari ini Senin (7/3/2022) pukul 05.07 WIB

Dalam Agenda Reses, Misbakhun Serahkan Bantuan dan Laksanakan Sejumlah Program

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengikuti program reses anggota DPR RI dengan protokol kesehatan di Probolinggo, Jatim

Datangi Dapil, Misbakhun Ajak Konstituen Manfaatkan QRIS

aplikasi buatan Bank Indonesia (BI) itu akan memudahkan warga bertransaksi secara aman

Tugas Makin Menumpuk, Misbakhun Minta BPS Tambah Anggaran di APBN 2023

saat ini tugas BPS semakin bertambah dimana memberikan berbagai data sektoral yang seharusnya bisa dibuat di kementerian lain