Pengamat: Secara Etik dan Prinsip Keadilan, Ketua MK Anwar Usman Sebaiknya Mundur
Permintaan itu demi menjaga marwah, kewibawaan MK dan citra Presiden.
Permintaan itu demi menjaga marwah, kewibawaan MK dan citra Presiden.
Didik Mukrianto mengimbau semua pihak tidak khawatir dengan independensi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Indonesia Political Review (IPR) menanggapi rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo yang bernama Idayati.
Visi MK untuk mewujudkan lembaga peradilan modern dan terpercaya
Langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Presiden menilai transformasi yang dilakukan MK mengusung semangat untuk pelayanan yang lebih baik
Moeldoko memastikan bahwa pemerintah akan menghadapi gugatan yang diajukan sejumlah pihak terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara ke MK.
Ibu Menaker sepertinya tidak mau mengakui pertimbangan hukum dan putusan Hakim MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat karena tiga hal
pemerintah agar keluarkan UU Cipta Kerja dari program legislasi nasional
Partai Ummat menyebut Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.
Sidang ini membahas gugatan tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen menjadi 0 (nol) persen.
Margarito Kamis ikut menyorot polemik presidential threshold (PT) yang kini digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).
acung Marijan justru menilai Presidensial Threshold 0
Aktivis Nicho Silalahi mendukung pihak yang mengajukan judicial review presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan penolakan terhadap presidential threshold 20 persen perlu menjadi perhatian.
program-program dalam peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelum putusan MK tersebut agar segera diimplementasikan
Peneliti: putusan MK berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membahayakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
MK memutuskan bahwa UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat